“Anggaran sekitar Rp 300 miliar yang diberikan provinsi pada Sail Morotai saat itu, dan sukses. Tapi Tidore, sayang sungguh sayang, ibu kota provinsi berada di daerah hukum Kota Tidore Kepulauan tapi perhatian provinsi terhadap Kota Tidore Kepulauan itu sangat kecil,” katanya menyayangkan.
“Maka hari ini, kami sadar bahwa kami tidak saling mengharapkan lagi. Hari ini kami memohon kepastian dari Panitia Pusat apakah jadi atau tidak Sail Tidore 2022. Mohon jawaban yang konkrit dan pasti dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi,” ujar Muhammad.
Ia menambahkan, Pemerintah Pusat juga tidak memberikan perhatian yang besar sama terhadap Tidore. Di sisi lain, Papua mendapat otonomi khusus namun Tidore yang mengembalikan Papua ke NKRI justru tak mendapatkan apapun.
“Kami tidak minta dimanja, tapi kami minta tolong perhatikan Tidore. Sekali lagi karena kepastian ini belum ada, rapat ini sudah berulang-ulang kali rapat, tapi rapat menghasilkan rapat, dari 2021 sampai 2022. Saya mohon maaf ini harus saya sampaikan,” tandas Muhammad.
Menjawab keluhan yang disampaikan Wawali, Ketua Rombongan Pusat Sail Tidore 2022 Yunus Sirundu yang juga Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan mengatakan, terkait kejelasan dan kepastian anggaran Sail Tidore, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah mengirimkan surat ke masing-masing bidang untuk menyiapkan anggarannya.
“Pak Menteri telah mengirimkan surat ke masing-masing bidang untuk menyiapkan anggarannya, kepastiannya nanti akan dipaparkan oleh masing-masing bidang,” ucapnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.