Tandaseru — Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani membenarkan angka kemiskinan di daerahnya tertinggi kedua di Maluku Utara setelah Halmahera Timur.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kami berada di posisi kedua di Maluku Utara setelah Halmahera Timur dengan jumlah kemiskinan mencapai 13 persen,” ujar Rahim saat ditemui di Sofifi, Kamis (17/3).
Rahim bilang, angka ini disebabkan meningkatnya urbanisasi penduduk yang masuk di Halmahera Tengah cukup tinggi.
“Mereka ini datang mencari pekerjaan di sektor pertambangan dengan mengubah status domisili dari daerah asal ke Halmahera Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, ada sebagian yang telah memasukkan berkasnya ke perusahaan namun belum diterima. Dari sinilah BPS melakukan riset dan menemukan salah satu dari responden yang ada. Indikator yang dipakai adalah penerimaan dan pengeluaran setiap bulan warga di sana.
“Indikator mereka adalah pendapatan per kapita Rp 500 ribu dan biaya pengeluaran per bulannya Rp 400 ribu lebih. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan kian meningkat,” ungkapnya.
Ketua DPD Partai Nasdem Halteng ini menambahkan, warga yang masuk kategori miskin bukan karena tidak memiliki rumah namun karena tidak mampu menghasilkan pendapatan sesuai indikator.
“Jadi mereka miskin bukan berarti tidak bisa makan, tetapi pendapatannya yang tidak memenuhi standar, itu yang masih ditemukan,” bebernya.
Halteng berada di posisi kedua, kata Rahim, karena dilihat berdasarkan persentase. Namun secara kuantitas Halteng berada pada posisi ke 4 dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
Skema Penanganan Kemiskinan
Untuk mengatasi angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sudah menyiapkan beberapa skema, salah satunya membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan dengan cara mendorong manajemen PT Indonesia Weda Bay Industri Park (IWP) membuka peluang bagi masyarakat Halteng.
“Meskipun ada yang bilang kebijakan ini hanya menekan angka pengangguran namun tidak pada angka kemiskinan. Jadi begini, kalau seseorang sudah mendapatkan pekerjaan maka secara otomatis dia mampu mengatasi masalah hidupnya. Dan kemiskinan akan menurun,” tegas Rahim.
Langkah berikutnya, menghidupkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di mana Pemda akan bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kredit kepada pengusaha-pengusaha kecil.
“Lalu Pemda akan menyediakan alokasi anggaran khusus untuk menutupi bunga bank sementara pokok dari pinjaman dibayarkan oleh peminjam itu sendiri,” tambahnya.
Di sektor perikanan, Pemda telah bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggarannya melalui Dana Desa (DD) untuk menyediakan perahu berkapasitas 3 GT dan Pemda melalui APBD mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mesinnya.
“Sudah ada sekitar 500 armada tangkap dan sisa menunggu alat dukungan untuk bisa dioperasikan,” tandas Rahim.
Tinggalkan Balasan