Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menggelar rapat koordinasi (rakor) awal dalam rangka mendorong optimalisasi peran pemerintah kecamatan.

Rakor yang berlangsung ruang rapat Bagian Pemerintahan, Rabu (2/3), itu dipimpin Asisten 1 Setda Halbar Julius Marau dihadiri Kabag Pemerintahan Mispan Dano Lutfi, Staf Khusus Bupati dan para camat se-Halbar.

Julius saat ditemu tandaseru.com menjelaskan, peran pemerintah kecamatan ini sangat penting mengefektifkan pemerintahan sebab kecamatan adalah garda terdepan pemerintahan.

“Jadi pemerintahan ini sukses atau efektif itu kecamatan harus diberi peran dan dioptimalkan sesuai dengan mandatori undang-undang yang mengatur,” ungkap Julius.

Mantan Kepala Inspektorat ini mengatakan, ada tiga kesimpulan rapat itu. Yakni mendorong agar kecamatan diberi kewenangan oleh bupati.

“Kewenangan apa yang diberikan di kecamatan ini nantinya yang akan disampaikan para camat kewenangan apa yang dibutuhkan dan bupati mendistribusikan,” tuturnya.

Selain kewenangan, pemerintah kecamatan juga harus diberi personel dan fasilitas, dan ketiga adalah anggaran.

“Karena seiring dengan penambahan kewenangan, bertambahnya personel tentu faktor logis anggaran mereka juga harus dinaikkan. Jadi kecamatan itu garda terdepan dia seperti OPD dan SKPD yang lain. Kalau OPD lain berfungsi tetapi kecamatan tidak berfungsi berarti pemerintahan ini tidak efektif, karena pemerintahan itu sebuah sistem jadi semua sistem itu harus berfungsi, maka kecamatan itu harus difungsikan, didorong perannya,” terang Julius.

“Sehari dua ini saya minta kepada camat-camat segera menyampaikan kewenangan apa yang dibutuhkan dan dimasukkan melalui Asisten 1 kemudian kita inventarisir. Sesudah kita inventarisir kewenangan itu, dan kewenangan itu ada kaitannya dengan OPD mana di sini, lalu kita undang nanti OPD bersangkutan yang menjelaskan karena mereka nanti yang akan menjai instansi pembina terhadap kewenangan yang diberikan itu,” sambungnya.

Kabag Pemerintahan dan SDM Halbar, Mispan Dano Lutfi menambahkan, rakor awal antara Asisten 1, Bagian Pemerintahan dan para camat ini untuk mengumpulkan bahan-bahan informasi dan data terkait keberadaan kecamatan yang ada sekarang ini.

“Di sini kita berharap ada konsep optimalisasi peran kecamatan, mungkin ke depannya ada hal-hal yang akan ditawarkan kepada pimpinan selaku pembuat kebijakan, dan kecamatan yang ada di Halbar ini akan dibawa kemana. Karena kita akan mendorong mereka lebih berperan, makanya perlu ada pelimpahan sebagian kewenangan bupati ke camat,” ujarnya.