Untuk belanja barang dan jasa 2022 dianggarkan Rp 208.750.013.804 dan belanja hibah Rp 23.378.785.154.
Belanja bansos 2021 dianggarkan Rp 7.297.754.266, sedangkan 2022 sebesar Rp 1.950.000.000, turun sebesar Rp 5.347.754.266. Belanja bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat di tahun 2022.
Belanja modal 2021 dianggarkan sebesar Rp 157.271.423.751, terjadi kenaikan di 2022 sebesar Rp 350.134.105.796 atau naik sebesar Rp 192.862.682.045.
Belanja tidak terduga 2022 dianggarkan sebesar Rp 22.573.476.984.
Bantuan keuangan 2021 dianggarkan sebesar Rp 182.855.866.300, mengalami penurunan sebesar Rp ( 9.936.559.000 sehingga 2022 menjadi Rp 172.919.307.300 atau 5,43 %. Penurunan sesuai dengan alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022.
Struktur APBD dirancang oleh pemda di tahun berjalan mengalami defisit sebesar Rp 217.500.000.000 dibandingkan dengan tahun lalu yang mengalami surplus sebesar Rp 6.430.555.556.
Defisit tersebut diperoleh dari total pendapatan 2022 Rp 916.164.790.629 dikurangi dengan total belanja Rp 1.133.664.790.629.
Namun pemda masih memiliki pembiayaan netto yang akan diproyeksikan sebesar Rp 217.500.000.000 merupakan hasil akumulasi dari sisi penerimaan pembiayaan yang merupakan beban pemerintah atau silpa.
Pembiayaan netto sebesar Rp 217.500.000.000 apabila dikurangi dengan defisit belanja yang dirancang oleh pemda sebesar Rp 217.500.000.000, maka diproyeksikan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 0 atau berimbang.
“Oleh karena itu kami berharap dalam pembahasan selanjutnya dapat menghasilkan solusi yang terbaik sehingga APBD kita pada tahun anggaran 2022 bisa sehat dan berkualitas,” pungkas James.


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.