Tandaseru — Puluhan aktivis Universitas Pasifik Pulau Morotai, Maluku Utara, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gemar) menggelar unjuk rasa terkait hasil Sekolah Calon Kepala Desa (SCKD) tahap dua, Kamis (18/11).
Dalam aksi yang digelar di depan kantor bupati itu, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya mendesak DPRD dan pemerintah daerah menyelesaikan polemik tahapan Pilkades dan mengusut tuntas otak dugaan praktik manipulasi hasil SCKD.
Koordinator Aksi, Fitra Piga, dalam orasinya menyatakan tahapan Pilkades kian gaduh.
“Ketika kita mengamati proses Pilkades di Morotai yang masuk tahapan SCKD semakin menimbulkan kegaduhan masyarakat, terutama hasil kelulusan yang ditetapkan oleh timsel pada 28 Oktober 2021,” ucap Vitra.
“DPMD lalu mengumumkan pada 6 November 2021 yang diduga ada indikasi manipulasi serta campur tangan elite politik daerah untuk memanfaat pesta demokrasi rakyat di desa untuk kepentingan kekuasaan,” sambungnya.
Fitra bilang, intervensi itu merupakan bagian dari kepentingan elite politik atas dasar kepentingan pribadinya.
“Sehingga amatan publik terkait dengan situasi Pilkades adalah bukan hajatan rakyat di tingkat desa melainkan elite yang membangun celengan kepentingan,” cetusnya.
Orator lain, Ekal Samlan, mengatakan tahapan Pilkades Pulau Morotai ada intervensi anggota DPRD Fraksi Golkar di dalamnya.
“Panitia Pilkades Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka mensuksesi Pemilihan Kepala Desa di Pulau Morotai ini terkesan telah mengutak-atik kepentingan proses jalannya Pilkades,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan