Tandaseru — Keretakan hubungan Wali Kota Ternate, Maluku Utara, M Tauhid Soleman, dengan Wakil Wali Kota-nya, Jasri Usman, kian terkuak di hadapan publik. Pasalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan satu dari dua partai pengusung sudah angkat bicara soal sikap Tauhid yang tak pernah melibatkan Jasri dalam penentuan pejabat struktural.
Direktur Lembaga Strategi Komunikasi dan Politik (Leskompol), Dr. Helmi Alhadar. M.Si, menyatakan konflik Tauhid-Jasri amat disesalkan dan bukan sesuatu yang diharapkan publik. Apalagi jika sampai konflik ini lebih menitikberatkan pada perebutan kepentingan kelompok ketimbang kepentingan masyarakat.
“Huru-hara ini selain sangat merugikan publik dan kedua tokoh tersebut, gesekan ini juga bisa merambah ke akar rumput, mengingat konflik sudah mulai melibatkan para elite partai,” ungkapnya kepada tandaseru.com, Rabu (17/11).
Dosen Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini menuturkan, publik tak tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi di antara Tauhid dan Jasri. Namun dapat dipastikan salah satu penyebab gonjang-ganjing ini adalah masalah komunikasi yang tidak berjalan efektif atau belum tuntas saat kedua pihak bersepakat maju bersama dalam Pilkada Ternate 2020 lalu.
“Hal ini dapat dilihat dari argumen masing-masing pihak atas alasannya dalam kasus penempatan pejabat di jajarannya,” jabar Helmi.
Melihat fenomena tersebut, sambungnya, semestinya masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan.
“Apalagi kedua pihak cuma diusung oleh dua partai yang mestinya lebih simpel dalam membangun kesepakatan, kalau kedua pihak mau duduk bersama kembali untuk menyamakan persepsi dengan kepentingan publik yang lebih diutamakan. Jika tidak maka dapat dipastikan pemerintahan ini tidak akan berjalan efektif tapi hanya menimbulkan polemik dan kegaduhan yang menguras energi semua pihak,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan