“Seharusnya DBH ini penting untuk disalurkan, karena sudah terhitung dalam item pendapatan juga. Kalau keterlambatan seperti ini, mengganggu sekali kegiatan di pemerintah,” tandasnya.
Rencana melakukan evaluasi terhadap OPD pengelola PAD mendapat tanggapan Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda.
Heny berharap agar proses evaluasi secepatnya dilakukan. Sebab, ada beberapa OPD yang dinilai tidak optimal dalam menggenjot PAD.
Heny menjelaskan, seharusnya OPD yang diberikan target atau mengelola PAD punya inovasi yang dapat memaksimalkan atau meningkatkan PAD.
“Tetapi yang dilihat sekarang banyak yang tidak punya inovasi baru, dan objek yang ditagih juga itu-itu saja, tidak ada objek baru. Seharusnya kepala OPD ini punya inovasi, yang bisa meningkatkan pendapatan,” tegasnya.
Politikus Partai Demokrat ini mengakui PAD khusus di sektor retribusi banyak yang tidak capai target karena sistem penarikan masih manual.
“Padahal sudah seharusnya dilakukan secara sistem elektronik. Misalkan di pasar serta penarikan retribusi di tepi jalan maupun di terminal dan pelabuhan. Kenapa perlu didorong agar gunakan sistem elektronik, agar memaksimalkan pendapatan dan menghindari kebocoran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan