Tandaseru — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Pasifik Pulau Morotai, Maluku Utara, mengecam keras pemerintah daerah atas mutasi 60 guru ke Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
Sekretaris Umum HMI Komisariat Unipas Morotai, Rizki Hi Soleman mengatakan, pemda telah membuat kebijakan yang salah kaprah.
“Mestinya pemda lebih cermat melihat dinamika pendidikan di Pulau Morotai. Sebab dengan adanya wabah Covid-19 ini, tenaga guru sangat dibutuhkan guna melihat watak serta karakter anak didik hingga detail,” ucap Rizki kepada tandaseru.com, Minggu (26/9).
“Misalnya, maraknya penggunaan lem aibon, game online dan penggunaan internet yang tidak produktif bagi pertumbuhan wawasan generasi,” sambungnya.
Maraknya problematika di kalangan siswa, kata Rizki, membuat peran guru kian dibutuhkan. Namun anehnya, tenaga pendidik malah dimutasi ke instansi yang bukan ranahnya.
“Ini buruk, jika generasi kurang perhatian dari guru-guru. Makanya yang sebenarnya harus dibijaki oleh pemda dan Dinas Pendidikan adalah metode kunjungan rumah ke rumah yang melibatkan banyak tenaga guru,” cetusnya.
“Sebab dengan protokol kesehatan, guru berkunjung dan memberikan materi pelajaran itu lebih efektif ketimbang belajar online,” pungkas Rizki.
Tinggalkan Balasan