Kabupaten Halmahera Utara

 

Kabupaten Halmahera Utara dari total anggaran Rp 123.803.951.000 terealisasi baru Rp 13.727.777.499 atau 11,09 persen.

Kabupaten Halmahera Selatan

Kabupaten Halmahera Selatan dari total Rp 190.588.701.000 terealisasi baru Rp 52.973.508.703 atau 27,79 persen.

Kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula dari total Rp 89.484.754.000 terealisasi baru Rp 17.445.057.250 atau 19,50 persen.

Kabupaten Halmahera Timur

Hal yang sama juga dialami Kabupaten Halmahera Timur dari total DAK Fisik Rp 136.850.287.000 terealisai baru Rp 49.216.300.719 atau 35,96 persen.

Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat dari total anggaran Rp 92.233.333.000 terealisasi baru Rp 17.341.040.013 atau 18,80 persen.

Kabupaten Pulau Taliabu

Kabupaten Pulau Taliabu dari total Rp 93.627.279.000 terealisasi baru mencapai Rp 9.531.241.385 atau 10,18 persen.

Kota Ternate

Kota Ternate dari total Rp 64.877.027.000 realisasinya baru Rp 22.361.265.132 atau 34,47 persen.

Kota Tidore Kepulauan

Begitu juga dengan Kota Tidore Kepulauan dari total anggaran Rp 125.998.990.000 terealisasi baru Rp 43.202.091.986 atau 34,29 persen.

Kepala Seksi PPA2A Kanwil DJPb Maluku Utara, Fauzi Kurniawan menjelaskan, ada beragam faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran DAK fisik di Maluku Utara masih rendah. Di antaranya terlambatnya penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.

“Perkada sebagai syarat penyaluran DAK Fisik tahap I menjadi salah satu penyebab tidak dapat dilakukan eksekusi penyaluran DAK Fisik pada awal tahun 2021 sehingga penyalurannya mengalami keterlambatan,” ujarnya, Kamis (23/9).