Syamsudin dan Irwan juga mengingatkan bahwa realisasi penyerapan anggaran harus terus ditingkatkan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pimpinan OPD harus bisa berinovasi untuk mendatangkan anggaran APBN, baik Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana dekonsentrasi sebesar-besarnya.
“Pimpinan OPD harus dapat bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, untuk mendukung percepatan pembangunan daerah,” jabar keduanya.
Mereka pun berharap dengan bimtek ini pengelolaan keuangan daerah, khususnya pelaporan semakin baik, agar penilaian BPK Provinsi Maluku Utara ke depannya dapat ditingkatkan dari opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.