Tandaseru — Langkah Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang melantik sejumlah guru sebagai pejabat struktural mendapat dukungan Sekretaris Komisi II DPRD, Dasril Hi Usman.
Sikap Dasril ini bertolak belakang dengan koleganya, Nikodemus H. David dan Tamin Ilan Abanun.
Dasril kepada tandaseru.com menyatakan, Bupati tentu punya alasan objektif dan rasional soal pilihannya mengakomodir sejumlah guru dalam kabinetnya.
“Sebagai fungsi pengawasan, DPRD sebaiknya berikan waktu kepada Bupati untuk fokus dalam diahi (memperbaiki, red) birokrasi. Sekalipun yang dilantik itu ada yang berlatarbelakang guru, namun jika dianggap mampu mengelola bidangnya, maka tak ada yang salah. Posisi DPRD sebagai lembaga pengawasan, bertugas me-monitoring dan mengawasi kerja-kerja OPD pasca dilantik,” ungkapnya, Sabtu (11/9).
Ketua PAN Halbar ini menuturkan, fungsi pengawasan DPRD harus tetap jalan, tetapi harus pula dibekali dengan data-data empirik, bukan sekadar asal bunyi.
“Janji Bupati saat kampanye bukan berarti tidak ditepati. Namun, kondisi objektif daerah yang dinamis tentu menghendaki adanya penyesuaian antara kebijakan dan masalah yang ada. Bupati tentu mengerti itu, sebab konteksnya berbeda. Tak mungkin seorang guru yang dianggap menguasai bidang tertentu, dibiarkan atau tidak dilibatkan dalam kabinet,” papar Dasril.
Semua pihak, termasuk DPRD, sebaiknya menahan diri dalam menyikapi komposisi birokrasi yang baru saja dilantik. Sebab menurut Dasril, pilihan yang ada saat ini akan tetap dipertanggungjawabkan.
“Metodenya sederhana, kita lihat saja progresnya ke depan. Kalau ada OPD yang tidak berkompeten di bidangnya, maka DPRD bertugas untuk mengoreksi dan merekomendasikan ke Bupati agar dievaluasi kinerjanya. Apalagi status OPD yang ada ini kan semua masih pelaksana tugas, jadi sifatnya masih tentatif,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.