Meski berat, imbuhnya, hal itu wajib dijalankan pimpinan instansi pemerintah. Sebab penyebab kondisi SPIP Halbar yang belum maksimal karena belum andal dalam penyusunan laporan keuangan.
“Penyebab yang lain pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan masih lemah, terutama dalam hal reward and punisment system yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan tebang pilih,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini sangat mengganggu dan menghambat tata kelola keuangan dan pemerintahan di daerah. Padahal SPIP memberi jaminan di mana seluruh penyelenggara kegiatan pemerintahan, mulai dari pimpinan hingga bawahannya, melaksanakan fungsinya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara.
“Semoga dengan digelarnya sosialisasi SPIP, penyusunan laporan keuangan yang andal bisa terwujud sehingga SPIP Halbar bisa cepat beranjak dari level 2 ke level 3. Jika demikian maka predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti kita telah melaksanakan tata kelola keuangan yang baik tidak perlu diperdebatkan,” pungkas Tamin.
Tinggalkan Balasan