“Ini yang membuat PDIP merasa AGK sudah tidak terlalu penting lagi untuk PDIP,” ujarnya.
Menurutnya, konflik ini jelas merugikan kedua belah pihak. Kepemimpinan AGK bakal rawan ‘dibombardir’ PDIP selaku partai pemenang di DPRD, sementara PDIP juga tak bisa mengabaikan popularitas AGK selaku seorang tokoh di Malut.
“Keduanya dilema. Karena jika kembali, AGK sudah tidak nyaman, sementara PDIP juga sudah kecewa berat. Jadi ini merupakan rentetan masalah yang saat ini merupakan puncak permasalahannya, dan ini konflik yang sudah berulang-ulang,” tandas Helmi.
Sebelumnya, lewat rekomendasi rapat kerja daerah (rakerda), PDIP Malut memutuskan mencabut dukungan politik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasalnya, keduanya dinilai tidak memberikan kontribusi apapun terhadap partai. Gubernur dan Wagub juga disebut sangat sulit diminta menghadiri agenda partai.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.