Tandaseru — Puluhan Mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Maluku Utara, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas) menggelar aksi di Kantor Bupati Morotai, Jumat (2/7).
Aksi tersebut dipicu ketidakpuasan massa atas penanganan banjir langganan di sejumlah desa di pusat Kota Daruba.
“Problematika banjir yang kami temukan di Desa Muhajirin dan Gotalamo itu berbanding terbalik dengan undang-undang. Padahal di Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan bencana, melindungi masyarakat dari dampak bencana,” ungkap Nardi, Koordinator Aksi.
Namun sejauh ini, sambungnya, tidak ada tindakan serius, baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam menangani banjir. Padahal, banjir di dua desa itu disebabkan buruknya drainase.
“Selain pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hiudp, dan PUPR Morotai yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap problematika yang terjadi di desa rawan banjir, yakni Desa Muhajirin dan Gotalamo,” ucapnya.
Orator lain, Julian menyampaikan, aksi dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dua desa.
“Kami menyampaikan permintaan dari Desa Muhajirin dan Gotalamo terkait dengan masalah got yang tidak berfungsi. Kami mohon kepada DPRD dan Pemerintah Morotai agar jangan diam dan segera bertindak adil soal keluhan masyarat,” cetusnya.
Setelah orasi berlangsung kurang lebih 1 jam, massa aksi didatangi Kepala Satpol PP dan personelnya.
Tinggalkan Balasan