Tandaseru — Ketua Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Tamin Ilan Abanun, menilai Pemerintah Halbar mencederai semangat berotonomi.
Pasalnya, pengangkatan beberapa ASN di lingkup Pemkab Halbar untuk menduduki jabatan strategis secara regulasi mungkin sudah sesuai. Namun di sisi lain, pengangkatan tersebut menurut Tamin sangat bertendensi politik dan mencederai semangat otonomi daerah.
“Saya mengatakan demikian karena, pertama, ada ASN dari daerah lain baru dipindahkan 3 bulan kemudian dipersiapkan untuk menduduki jabatan strategis. Ini sangat politis. SDM di Halbar itu juga menumpuk, bahkan ada yang sudah lama bekerja dan berpengalaman tetapi kenapa orang luar daerah yang diprioritaskan?” ungkap Tamin kepada tandaseru.com, Sabtu (26/6).
Ia menyatakan, sekarang adalah era otonomi daerah dan setiap daerah sudah diberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya masing-masing. Termasuk memberdayakan putra-putri daerah yang memiliki kompetensi di bidangnya.
“Kalau seandainya SDM yang kita butuhkan tidak ada di Halbar, baru kita bergerak untuk mengambil atau meminjam dari luar untuk sementara waktu sambil kita menunggu kesiapan SDM kita. Tapi faktanya SDM yang kita butuhkan ada di Halbar tapi enggan diberdayakan. Ini sangat disayangkan, kasihan putra-putri Halbar,” cetusnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD ini menyampaikan, belum lama ini pemda juga telah melakukan penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) dari 22 dinas menjadi 14 dinas.
“Kebijakan dengan dalih efisiensi ini membuat banyak saudara-saudara kita tidak lagi menjdi pimpinan SKPD. Ini sangat menyedihkan, tetapi demi Halbar yang lebih baik, kita semua harus terima dengan lapang dada. Karena itu jangan lagi ada tindakan yang menyakiti seperti mengangkat orang-orang dari luar daerah menduduki jabatan strategis,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan