Tandaseru — Pembangunan pemecah ombak (breakwater) Pelabuhan Hiri, Kota Ternate, Maluku Utara, akan dikerjakan setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate selesai melakukan kajian teknis. Hal ini diungkapkan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Senin (24/5).
“Masih ada pertemuan teknis dulu, setelah itu baru minta info langsung ke Bappeda,” ungkap Tauhid usai melakukan pertemuan dengan OPD terkait yakni Kepala Dinas PUPR Risval Tribudiyanto, Kepala Dinas Perhubungan Faruk Albaar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah M. Taufik Djauhar, dan Plt Kepala Bappelitbangda Rizal Marsaoly.
Ketika ditanya pertemuan teknis itu sudah memastikan finalisasi penyatuan anggaran, Tauhid mengatakan masih menunggu rilis resmi setelah kajian teknis.
Sekadar diketahui, anggaran yang melekat di Dishub sebesar Rp 850 juta sudah termasuk anggaran perencanaan pembuatan breakwater sebesar Rp 200 juta.
Kemudian sisanya Rp 650 juta dan ditambah dengan anggaran Rp 650 juta dari Dinas PUPR, sehingga total keseluruhannya untuk bisa digunakan dalam pembangunan breakwater sebesar Rp 1,3 miliar,
Plt Kepala Bapelitbangda Rizal Marsaoly menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Wali Kota meminta Kadis PUPR, Risval Budiyanto, menghitung anggaran.
“Budi telah diminta Pak Wali menentukan skema seperti apa yang akan digunakan. Sehingga kalau pun akan dilakukan secara bertahap, nah tahapannya seperti apa begitu. Sehingga dengan pagu itu kita bisa pakai konstruksi apa begitu,” jelas Rizal.
Ia bilang, Wali Kota berkeinginan besar dengan anggaran yang ada, jika harus dikerjakan secara bertahap, maka segera dilakukan.
“Jadi pakai saja pagu ini dulu, nanti tahap selanjutnya di anggaran berikutnya,” ucap Rizal.
Rizal mengaku, dengan anggaran saat ini, jika ada tahapan selanjutnya untuk perbaikan masih bisa masuk pada APDB-P (Perubahan).
“Boleh, yang penting dari uang yang ini kita kerjakan dulu, sebab Pulau Hiri ini kita akan jadikan pulau destinasi wisata baru Kota Ternate. Jadi sarana prasarana untuk dukung itu memang harus ada,” ujarnya.
Menurut Rizal, Wali Kota meminta agar dinas terkait yakni PUPR bergerak cepat menghitung semua kebutuhan dan skema perencanaannya.
“Pak Wali minta dipercepat. Paling lambat besok,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan