Diwawancarai via telepon, Ketua Panitia Pilkades di Desa Pastabulu, Masita Buton menerangkan, kisruh di Desa Pastabulu itu terjadi lantaran masyarakat merasa kesal dengan beberapa rombongan yang datang untuk mendesak agar segera dilaksanakan pleno pencabutan nomor urut bagi cakades.
Masita juga mengaku, kedatangan rombongan di Desa Pastabulu ini tanpa koordinasi dengan dirinya selaku Ketua Panitia Pilkades di Desa Pastabulu.
“Mereka tidak pernah menyurat ke kita. Seharusnya kita yang menyurat ke mereka (cakades dan pihak kecamatan, red) untuk pleno pencabutan nomor urut. Ini kan tidak ada surat apa-apa, tiba-tiba mereka muncul,” ujar Masita.
Terkait dengan tuntutan masyarakat, Masita mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak panitia pilkades tingkat kabupaten. Bahkan, tuntutan masyarakat tersebut juga telah disampaikan ke panitia pilkades tingkat kabupaten baru-baru ini lewat WhatsApp.
Namun, surat yang disampaikan mendapat penolakan dari panitia pilkades tingkat kabupaten dengan alasan tidak bisa disampaikan via WhatsApp.
Masita berharap, panitia pilkades bisa memberikan tanggapan dan solusi kepada panitia pilkades di desa terkait tuntutan masyarakat yang menolak hasil screening cakades.
“Panitia pilkades di kabupaten itu seharusnya mereka juga membantu kami memberikan penjelasan terkait tuntutan massa ini. Ini kan tidak ada, mereka malah diamkan persoalan ini,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan