Tandaseru — LMND Eksekutif Kota Sanana dan PMII Cabang Kepulauan Sula yang tergabung dalam Front Peduli Rakyat Sula menggelar unjuk rasa di depan Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Senin (5/4).
Ketua LMND Eksekutif Kota Sanana, Junaidi Peuleu dalam orasinya mengungkapkan, adanya dugaan korupsi pada proyek pembangunan IPAL Komunal Kombinasi (MCK) di 29 desa.
Junaidi menyebutkan, ada dugaan keterlibatan Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Plt Kepala Dinas PUPRPKP Nursaleh Bainuru dalam proyek yang dianggarkan sebesar Rp 560 juta di tahun 2018.
Junaidi pun meminta Polres Kepulauan Sula untuk memeriksa Bupati dan Kadis PUPRPKP terkait dugaan keterlibatan keduanya.
“Bapak Kapolres Kepulauan Sula, kami minta untuk memeriksa Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes dan Plt Kadis PUPRPKP Nursaleh Bainuru,” kata Junaidi dalam orasinya.
Junaidi juga menantang kesungguhan Kapolres Kepulauan Sula AKBP Herry Purwanto dalam menuntaskan kasus korupsi di Kepulauan Sula, terutama mengungkap dugaan korupsi pembangunan MCK di 29 desa yang tengah disuarakan.
Sementara itu, dikutip dari pernyataan sikap Front Peduli Rakyat Sula, massa aksi juga mengungkapkan keganjalan yang terdapat pada salah satu proyek pembangunan MCK di Desa Bega, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kepulauan Sula dengan surat perjanjian kontrak nomor 910.916/605.3/06.SLBM/PUPRPKP-KS/2017 tertanggal 1 Maret 2017.
Selain itu, dugaan praktik nepotisme juga menjadi sorotan di mana massa aksi menyoroti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tak lain adalah Kadis PUPRPKP Sula sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 17/2017 tertanggal 30 Desember 2016 dengan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Bega, Muhramli Pawah, dan salah satu staf honorer pada Bidang Cipta Kerja Dinas PUPRPKP Sula.
Tinggalkan Balasan