Tandaseru — Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara dijadwalkan mengaudit PDAM Kota Ternate, Selasa (30/3).
Pj Wali kota Ternate, Hasyim Daeng Barang mengungkapkan, pemanggilan terhadap manajemen PDAM bertujuan dilakukan audit secara keseluruhan, baik dari sisi keuangan maupun kinerja dan pelayanan.
“Saya sudah minta kepada Kepala Perwakilan untuk segera audit PDAM, karena saya tidak mau pola manajemen yang ada di perusahaan itu. Masak minta paparkan rencana, visi misi, program kerja, atau paling tidak laporan bulanan, tapi tidak bisa ditampilkan?” ungkapnya, Senin (29/3).
Ia mengaku ragu dengan manajemen PDAM, karena laporan keuangan tidak diperlihatkan. Sehingga terlihat bahwa manajemen organisasi PDAM lemah.
“Kalau dari hasil audit tujuan tertentu dari BPKP, kemudian ada temuan-temuan yang lain, pasti kita akan evaluasi,” jelas Hasyim.
Menurutnya, PDAM terakhir kali diaudit oleh Lembaga Akuntan Publik pada 2017. Terkait piutang, pemasukan dan pengeluaran pun tidak pernah dilaporkan.
“Dia (Dirut PDAM, red) kan bilang ke saya butuh penyertaan modal dan saya bilang ke dia penyertaan modal apa dulu? Kan masukan dulu laporan-laporan, cuman kan nggak bisa ditunjukkan ke saya. Lebih rincilah, tapi ini nggak ada. Gimana mau minta penyertaan modal,” ujarnya.
Jika tidak bisa melaporkan atau menggambarkan secara umum satu perusahaan, sambung Hasyim, maka manajemen harus dievaluasi.
“Masak gambaran umum perusahaan tidak bisa, seperti berapa jumlah pelanggan, berapa kubik penggunaan air di Kota Ternate, atau sumber airnya dari mana. Nah itu semua harus bisa dilaporkan ke saya. Ya kalo saya sih unsur pimpinannya aja dulu (dievaluasi), baru kita evalusi di bawahnya,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan