Tandaseru — Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara meminta Pemerintah Provinsi menagih janji Presiden Joko Widodo terkait pembangunan Ibu Kota Baru Sofifi. Janji tersebut pernah disampaikan Jokowi saat mengunjungi Sofifi 2015 lalu.

Jokowi sendiri dijadwalkan mengunjungi Malut pada 25 Maret besok bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketua Komisi III DPRD Malut, Zulkifli H. Umar kepada tandaseru.com menyatakan, kunjungan Presiden ke Malut merupakan momentum langka dan kesempatan besar bagi Pemprov untuk menyampaikan permintaan kebutuhan pembangunan. Karena itu, Pemprov harus memaksimalkan kesempatan tersebut.

“Untuk menyampaikan kondisi kedaerahan dan pembangunan di Maluku Utara,” tuturnya, Senin (22/3).

Salah satunya, kata Zulkifli, adalah menagih janji Presiden soal pembangunan Kota Baru Sofifi. Ia bilang, pembangunan tersebut belum terwujud, bisa jadi karena perencanaan dan tindak lanjut yang belum maksimal.

“Jadi kunjungan berikut ini bisa jadi momentum pemerintah untuk mengingatkan kembali janji itu kepada Jokowi. Sekarang ini dana yang kita pakai untuk bangun Sofifi adalah dana pinjaman, dari (PT) SMI. Sementara Pemerintah Pusat yang pernah berjanji sampai sekarang tidak ada progres. Jadi minimal mengingatkan kembali kepada Presiden,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

“Dan juga menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk diserahkan kepada beliau,” sambung Zulkifli.

Ia menambahkan, pinjaman Pemprov ke PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 450 miliar fokus digunakan untuk pembangunan jalan dan rumah sakit. Anggaran sebesar itu, kata Zulkifli, belum bisa menyelesaikan pembangunan jalan di Malut.

“Mungkin butuh Rp 2 sampai Rp 3 triliun untuk selesaikan (pembangunan) jalan. Jangan lagi ada wacana pinjaman, semestinya sisa 3 tahun masa pemerintahan Gubernur ini bisa melobi Pemerintah Pusat untuk mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sebagainya sehingga pembangunan yang digarap lewat pinjaman itu bisa berlanjut lagi,” tandasnya.