Tandaseru — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, berlangsung tanpa “gairah”. Bahkan baliho atau umbul-umbul peringatan HUT pun tak tampak di pusat kota dan kantor-kantor pemerintah.
Hal ini menuai protes Anggota DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD terkait HUT ke-12 Morotai, Sabtu (20/3) dengan tema “Melalui HUT Kabupaten Pulau Morotai ke-12 Kita Wujudkan Morotai Negeri yang Maju, Sehat dan Bebas Covid-19 Menuju Pemulihan Ekonomi yang Lebih Baik”.
Saat Ketua DPRD Rusminto Pawane membuka rapat paripurna, Anggota Komisi I DPRD Irwan Soleman langsung melakukan interupsi. Irwan mengkritisi Pemerintah Daerah Morotai yang tidak memasang satu pun umbul-umbul dan baliho peringatan HUT.
“Yang pertama, saya mengkiritisi Pemerintah Daerah dalam prosesi suatu kewajiban suci yang sakral dalam rangka perayaan HUT Kabupaten Pulau Morotai yang jatuh pada tanggal 20 Maret 2021. Kita simak bersama fenomena menjelang HUT Kabupaten Pulau Morotai sampai dengan detik ini saya melihat kesannya Pemerintah Daerah serba cuek-cuek saja,” ujarnya.
“Pemerintah cuek terhadap sebuah perayaan yang sakral di mana pemekaran Kabupaten Pulau Morotai sendiri dilakukan dengan penuh perjuangan. Tapi perjuangan ini diabaikan Pemda pada HUT kali ini. Contoh yang paling kecil saja, sampai dengan saat ini saya tidak pernah melihat baliho ucapan selamat ulang tahun Kabupaten Pulau Morotai,” ucap Irwan.
Bahkan di 88 desa pun tak instruksi untuk menaikkan umbul-umbul peringatan HUT.
“Ini sangat saya sayangkan, Pimpinan. Kita bertarung bersama perjuangan pemekaran Kabupaten Pulau Morotai, kita rebut berdarah-darah dan kita korbankan jiwa dan raga untuk memekarkan Kabupaten Pulau Morotai,” tegas Irwan.
Irwan menyayangkan sikap Pemda yang lupa akan historis pemekaran Morotai.
“Kita tahu APBD Morotai saat ini masih ada ratusan miliar rupiah. Tapi kenapa untuk perayaan HUT, baliho saja tidak ada? Meski kita tengah menghadapi bencana Covid-19, jangan lupa historis pemekaran Pulau Morotai,” sesal politikus Partai Gerindra ini.
Rusminto langsung menanggapi insterupsi Irwan tersebut.
“Dalam pidato Pimpinan juga akan disampaikan itu ya, kenapa dibuat seperti ini? Terkesan sederhana karena kita juga harus mematuhi standar protokol kesehatan,” kata Rusminto.
“Terkait dengan pemasangan dan instruksi kepada seluruh dinas terkait maupun kepala desa di tiap-tiap kecamatan, itu dikembalikan kepada Pemda,” tandasnya.
Paripurna itu sendiri hanya dihadiri Wakil Bupati Asrun Padoma. Sementara Bupati Benny Laos tak tampak batang hidungnya. Hadir pula Sekretaris Daerah Muhammad M. Kharie, Unsur Forkopimda, pimpinan SKPD, pimpinan serta anggota DPRD Morotai, Kepala Kemenag, tokoh agama, tokoh masyarakat serta para tokoh pemekaran Pulau Morotai.
Sementara Wakil Ketua Komisi l DPRD Morotai, Basri Rahaguna yang ditemui usai paripurna juga menyayangkan senyapnya peringatan HUT kali ini.
“Kita harus buat baliho untuk pahlawan pemekaran Kabupaten Pulau Morotai. Seharusnya kita juga menghormati jasad mereka para pejuang pemekaran Kabupaten Pulau Morotai. Mereka yang masih hidup maupun yang sudah tiada, karena perjuangan mereka lah Pulau Morotai bisa dimekarkan jadi kabupaten,” pungkas politikus Partai Hanura ini.
Tinggalkan Balasan