Tandaseru — Komisi II DPRD Tidore Kepulauan, Maluku Utara, berencana memanggil pengelola bank di Tikep untuk melakukan rapat dengar pendapat.
Langkah ini diambil setelah Dinas Pertanian menyatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum banyak menyentuh petani di Tikep.
“Tentu kami dari Komisi II sangat menyesalkan sikap bank yang terkesan hanya memberikan pelayanan KUR saja kepada UMKM. Padahal KUR ini bukan hanya UMKM saja, tetapi mencakup banyak sektor,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Tikep, Murad Polisiri, Jumat (12/3).
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Tikep itu menjelaskan, KUR yang digelentorkan dari negara melalui perbankan mencakup sektor pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, serta sektor lainnya.
“Anggaran yang digelontorkan untuk KUR ini cukup besar. Kalau bank hanya fokus ke UMKM saja ini keliru. Padahal kita tahu bersama bahwa KUR ini juga sangat penting bagi sektor pertanian maupun perikanan,” ujarnya.
Semestinya, lanjut Murad, pihak bank mampu menyosialisasikan kepada masyarakat terkait KUR tersebut. Dengan begitu tidak hanya dimanfaatkan oleh UMKM saja, melainkan juga pertanian dan perikanan.
“Apalagi sektor pertanian, jika petani mendapatkan suntikan modal melalui KUR ini tentu petani bisa menggunakan modal itu untuk keperluan pendukung dalam mengembangkan produksi mereka, misalkan beli pupuk atau hal penunjang lainya. Begitu juga dengan nelayan,” tuturnya.
Murad menilai KUR yang disalurkan ke petani juga sangat penting, karena mampu menekan angka inflasi sekaligus meningkatkan hasil produksi sehingga Tikep tak harus bergantung pada impor dari daerah lain.
“Karena kalau dengan ada bantuan modal mereka bisa menggunakan ke kebutuhan lain yang dapat menjaga ketersediaan produksi mereka seperti cabai, bawang serta hasil produksi lain yang dapat menyumbang angka inflasi itu. Begitu juga sektor perikanan, ini juga penting bank untuk menyentuh ke dua sektor ini,” harapnya.
Murad menambahkan, apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19, kehadiran KUR sangat membantu pelaku usaha, petani dan nelayan dalam percepatan pemulihan ekonomi.
“Untuk itu, kami dari Komisi II dalam waktu dekat ini akan panggil pihak bank, baik BNI maupun BRI untuk mempertanyakan soal KUR ini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan