Tandaseru — Komisi III DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara, bakal membahas kisruh Universitas Pasifik dengan mahasiswanya.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III, Hean Rakomole saat ditemui mahasiswa dalam aksi, Rabu (3/3). Setelah rapat internal, Hean bilang nanti dijadwalkan pertemuan dengan mahasiswa.
“Kebetulan dana Unipas itu sekarang sudah dikelola Bagian Kesra, bukan lagi di Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan, jika ada indikasi penyalahgunakan anggaran tersebut maka Komisi lll akan melibatkan Inspektorat.
“Kami berharap teman-teman mahasiswa bersabar menghadapi masalah ini,” ucapnya.
Kabag Kesra Pulau Morotai, Sahril Totona, ketika dikonfirmasi terpisah membetulkan pengalihan anggaran untuk subsidi ke Unipas.
“Kalau tidak salah 2018, 2019 dan 2020 dia masih melekat di Dinas Pendidikan. Setelah 2021 baru melekat di Kesra. Tapi kita di Kesra hanya teknis pembayarannya saja, untuk verifikasi data mahasiswa tetap di Dinas Pendidikan,” terangnya.
Sahril bilang, pada 2021 ini anggaran untuk Unipas berkisar Rp 5 miliar. Hanya saja pencairannya masih menunggu laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya masuk.
“Nanti dibayar sesuai permintaan kampus,” imbuhnya.
Saat ini, anggaran tahun 2021 belum dicairkan lantaran masih menunggu juga pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk penggunaan tahun 2020.
“Jadi mungkin agak molor karena itu kita belum bikin permintaan itu karena Kadis Pendidikan masih fokus dengan pertanggungjawaban yang sebelumnya itu,” jelasnya.
“Sampai sekarang Kadis Pendidikan juga belum sampaikan pengantar pencairan yang ke Unipas itu,” tandas Sahril.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pulau Morotai, Suriani Antarani ketika dikonfirmasi belum bersedia memberikan tanggapan.
“Ada istirahat, nanti masih ada rapat lagi,” singkatnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.