Dengan begitu, dalam beberapa waktu ke depan Pemprov dapat merumuskan kebijakan daerah yang tidak mengganggu pola pembiayaan yang sudah ada.

“Kita akan cek kembali di rencana kerja SKPD karena renja itu merupakan turunan implementasi dari RPJMD yang mengakomodasi apakah kegiatan-kegiatan yang dibiayai dalam PEN ini kegiatan yang sudah ada ataukah kegiatan baru,” imbuh Salmin.

Ia memastikan, revisi RPJMD tetap diperlukan sebab ada perubahan struktur OPD.

“Misalnya kemarin Keuangan jadi satu dengan pajak (Pendapatan, red), tahun 2021 ini nanti dia pisah ditambah satu Biro Administrasi Pembangunan  dan Badan Perbatasan. Nah, RPJMD harus mengikuti perubahan yang dimaksud,” jelasnya.

Saat ini, Pemprov sendiri belum menentukan besaran final pinjaman PEN yang akan diajukan. Menurut Salmin, angka Rp 500 miliar hingga Rp 800 miliar adalah angka yang rasional.

“Itupun nanti akan diperhitungkan di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kemampuan APBD kita,” bebernya.

Ia mengakui, jika pinjaman Rp 800 miliar dengan jangka waktu pengembalian hanya 3 tahun maka jumlah setoran pertahunnya terbilang besar. Sebaliknya, jika jangka waktu pengembalian 8 tahun maka setorannya kian kecil.

“Kalau ikuti permintaan OPD maka bukan kita ajukan pinjaman Rp 1,2 triliun tetapi Rp 1,4 triliun. Tetapi tidak mungkin pinjam sebesar itu,” akunya.

Salmin menambahkan, sejauh ini Kemenkeu belum melakukan penetapan bunga pinjaman. Namun berdasarkan hasil diskusi dengan Kemenkeu diperkirakan bunganya sebesar 5,1 sampai 5,9 persen.

“Tapi penetapannya oleh Menteri Keuangan, jadi nanti kita pinjam baru ditetapkan apakah 5,1 persen, 5,9 persen atau bahkan di bawah itu,” tuturnya.

“Dokumen pinjaman PEN ini nantinya dilakukan mapping dulu tentang kemampuan pengembalian pinjaman, setelah melihat kemampuan keuangan wajar baru akan melakukan mapping program dan kegiatan. Misalnya Dinas PUPR mau diarahkan dampak pertumbuhan ekonomi mana yang mau kita dorong, baru dia bangun jembatan bangun jalan. Nanti kita lihat sampai yang terkecil sampai output yang didapatkan dan capaian-capaian supaya jangan mengganggu karena takutnya APBD 2021 dirancang defisit Rp 530 miliar, sangat besar. Pinjaman PEN ini juga belum masuk ke DPRD, jadi perkirakan kalau jalan maka akan masuk APBD Perubahan,” tandas Salmin.