Tandaseru — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara bakal memanfaatkan dana pinjaman Pemulihan Ekonomisi Nasional (PEN) untuk kegiatan padat karya.

Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama kepada wartawan akhir pekan kemarin menyatakan, dirinya tidak bisa merinci secara langsung besar pinjaman yang diajukan lewat dana PEN. Namun rinciannya telah disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut.

“Dari rancangan pinjaman PEN Rp 1,2 triliun di dalamnya sudah termasuk usulan dari PUPR. Anggaran pinjaman PEN difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lain dengan konsep padat karya,” ungkapnya.

Ketua Pemuda Pancasila (PP) Malut ini menjelaskan, anggaran PEN dan anggaran pinjaman langsung dari PT Sarana Multi Infrastruktur berbeda. Sebab dana pinjaman dari program PEN lebih difokuskan pada kegiatan padat karya, sementara anggaran pinjaman dari PT SMI hanya melekat di satu bidang yakni Bidang Bina Marga.

“Dana PEN melekat di semua bidang di antaranya bidang SDA, Cipta Karya dan Bina Marga. Jadi anggaran PEN akan melibatkan masyarakat, sehingga nama programnya padat karya,” jelasnya.

Jika anggaran PEN itu berhasil didapat, maka koordinasi lintas sektor sangat penting dilakukan. Dengan begitu harus melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, camat dan para kepala desa di masing masing daerah.

“Yang saya tahu rancangan awal dana pinjaman PEN Rp 750 miliar, namun sekarang berkembang menjadi Rp 1,2 triliun. Saya berharap usulan kita bisa diterima, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari dana PEN,” tandas Santrani.