Tandaseru — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Abubakar A. Rajak mengaku tak ada anggaran untuk melakukan normalisasi sungai-sungai di Kecamatan Morotai Jaya.
Padahal, sepanjang 2020 ini sejumlah desa di Morotai Jaya telah terendam banjir akibat meluapnya sungai.
“Normalisasi kan mesti ada anggaran, ini tidak ada anggarannya. Tapi kami masih cari cara (untuk taktisi) dulu. Di Desa Titigogoli besok alat sudah turun, karena daerah situ paling rawan,” ungkap Abubakar ketika dikonfirmasi tandaseru.com, Minggu (31/1).
Abubakar bilang, selain sungai di Desa Titigogoli, Desa Hapo juga butuh perhatian. Hanya saja akses jalannya terlampau sulit untuk dijangkau saat ini.
“Desa Hapo juga paling rawan. Cuma Hapo agak sulit dijangkau karena tidak ada jalan ke sana,” akunya.
Ia juga berharap warga yang tinggal di bantaran sungai merelakan sedikit lahannya untuk normalisasi dan dibangun tanggul ke depannya.
“Normalisasi sungai harus ada dana. Desa Pangeo,Titigogoli, Hapo, dan Libano, itu pasti diselesaikan, yang penting jangan tanah pinggir sungai sedikit mereka (warga,red) tidak mau kasih. Nanti banjir baru mengeluh,” ujar Abubakar.
Sementara sungai di Desa Sopi, kata Abubakar, sudah dinormalisasi Balai Wilayah Sungai. Normalisasi sungai oleh BWS menggunakan dana APBN sebesar Rp 5 miliar.
“Itu di Sopi dikerjakan BWS tahun lalu dengan anggaran sebesar itu,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan