Tandaseru — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara mulai maraton melakukan pembahasan penanganan 10 titik longsor yang menghubungkan antara Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat.
“Ada 10 titik longsor yang menimbun sehingga tidak bisa digunakan. Dari 10 titik rawan longsor tersebut tersebar di sepanjang jalur Roko, Galela, Halut menuju Kedi, Halbar,” ujar Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli Hi. Umar kepada tandaseru.com, Rabu (27/1).
Zulkifli bilang, sepanjang ruas jalan Roko ke Kedi terjadi longsor parah di 10 titik, bahkan kondisinya tidak bisa dilalui oleh kendaraan.
“Volume longsornya bervariasi, ada yang 10 meter bahkan ada yang lebih panjang lagi,” ungkapnya.
Terkait penganggaran, lanjut Zulkifli, Komisi III telah membahas dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) terkait dengan Dana Tak Tersangka (DTT) yang nantinya akan dialokasikan ke lokasi bencana tersebut.
“Kami berharap agar ini dipercepat, sehingga dapat menyambungkan akses yang terputus. Teknisnya ada di Dinas PUPR,” katanya.
Selain pembahasan 10 titik longsor, Komisi III juga membahas terkait kondisi Jembatan Tiabo di Halmahera Utara yang putus akibat banjir bandang beberapa waktu lalu.
Di mana dalam pembahasan Dinas PUPR menyampaikan pilihan bahwa akan mulai membangun dengan menggunakan turap samping dengan bahan lokal berupa batang kelapa kemudian timbunan.
“Jadi ada sekitar 27 meter. Jadi ada dua alternatif yang kami bahas, yakni menggunakan rangka baja, mungkin pekerjaan agak lama karena kami butuh juga abutment. Intinya apapun pilihannya kami minta PU minimal ada action-nya,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan