Tandaseru — Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai, Maluku Utara, bakal memanggil Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulau Morotai. Pemanggilan tersebut terkait sosialisasi vaksinasi yang hingga kini masih jadi momok menakutkan buat masyarakat umum.
Ketua Komisi lll M. Rasmin Fabanyo dalam siaran persnya mengatakan, dua instansi tersebut bakal dipanggil Senin (11/1) depan. Dalam pemanggilan tersebut, DPRD akan meminta penjelasan terkait sosialisasi vaksin Sinovac.
“Rumitnya proses distribusi vaksin tersebut belum dibekali dengan uji klinis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan emergency use of authorization (EUA). Begitupun uji halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) juga belum dikantongi,” kata Rasmin, Jumat (8/1).
Rasmin bilang, Pemerintah Pusat dalam rangka mengejar target distribusi dengan membuka peluang memakai data hasil uji klinis sejumlah vaksin corona dari negara lain.
“Guna mempercepat program vaksinasi di Indonesia, syaratnya protokol uji klinis negara lain sama dengan Indonesia. Kualifikasi yang selintas nampak mudah, namun dalam realitas bisa sangat berbeda hasilnya. Penuh risiko dan riskan,” jelasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, sudah sepantasnya publik meminta Pemerintah mengedepankan dan mendahulukan sikap terbuka dan transparan dalam setiap tahapan program vaksinasi.
“Dari mulai pengadaan hingga pemantauan pascavaksinasi agar menimbulkan keyakinan seluruh masyarakat untuk ikut serta menyukseskan vaksin Covid-19 hingga tercapai target kekebalan kelompok atau herd immunity,” terangnya.
“Vaksin bisa jadi solusi jitu jika sesuai prosedur dan standardisasi, namun pada akhirnya akan jadi bencana manakala tidak berbasis data yang memadai dan kebijakan yang tepat,” tambah dia.
Karena itu, sambungnya, dua instansi tersebut bakal dipanggil untuk dimintai penjelasan. Sebab hingga kini masih banyak masyarakat yang takut.
“Jadi kami akan minta penjelasan Dinas Kesehatan dulu karena sekarang orang banyak gelisah dan takut, karena itu butuh sosialisasi dan penjelasan. Sebab jika Pemerintah melakukan vaksin harus diikuti dengan penjelasan. Olah karena itu saya juga berharap yang divaksin duluan adalah para pengambil kebijakan dan jangan masyarakat dijadikan bahan objek uji coba,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.