Proyek USAID SEA Resmi Ditutup, Tiga KKP Malut Masuk Tahap Penetapan Menteri KP

Tandaseru — USAID SEA menyelenggarakan rangkaian kegiatan penutupan proyek USAID SEA di Provinsi Maluku Utara di PPN Bastiong Ternate, Jumat (11/12). Penutupan ini sekaligus merayakan hasil capaian proyek yang dikerjakan melalui kemitraan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara Buyung Radjiloen menyatakan, USAID melalui Proyek Sustainable Ecosystems Advanced mendukung program prioritas pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi ikan dan ketahanan pangan serta pembentukan kawasan konservasi perairan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat penting demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“USAID SEA bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung pembentukan 6 kawasan konservasi perairan (KKP) dengan total luasan 667,683 hektare. Tiga KKP yaitu Pulau Rao-Tanjung Dehegila (Morotai), Pulau Mare, dan Kepulauan Sula sudah dalam tahap penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.

Buyung menambahkan, kelestarian sumber daya laut sudah menjadi isu nasional dan global yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat luas.  Seperti halnya di beberapa bagian di Indonesia, di Maluku Utara, praktik perikanan illegal atau IUU fishing juga menjadi tantangan utama dan hal ini dapat mengancam ketersediaan ikan di Maluku Utara.

Hadir dalam acara tersebut, Acting Director Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia Jason Seuc yang memberikan sambutan dan penghargaan kepada para mitra dan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, khususnya DKP Provinsi Malut yang telah mengupayakan pengarusutamaan proyek ini dan memberikan akses dan kolaborasi pengelolaan Perikanan berkelanjutan selama masa pelaksanaan proyek.

Jason mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan seluruh mitra kerjasama USAID. Dengan komitmen yang tinggi, bersama-sama telah mendorong pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan. Pemerintah Amerika Serikat, melalui USAID, bangga dengan hasil capaian dari hasil kerjasama dengan Pemerintah Malut.

“USAID SEA telah membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan dan peraturan berdasarkan data ilmiah dan proses yang partisipatif. Berdasarkan hasil penelitian perikanan karang, telah disusun sebuah rancangan Gubernur. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga potensi lestari ikan karang di level kurang lebih 1,450 ton per tahun dan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi banyak nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan,” ungkap jason.

Sementara dalam sambutan Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara Umar Sangadji menyatakan, Pemerintah Malut menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID Indonesia atas pelaksanaan proyek USAID SEA selama 5 tahun yang dimulai pada tahun 2016.

“Seperti kita ketahui, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Proyek USAID SEA telah melakukan kerja sama yang bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan, serta konservasi keanekaragaman hayati di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 Indonesia. Selama masa proyek, USAID SEA menginisiasi berbagai program dalam hal pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Kawasan Konservasi Perairan, Rencana Tata Ruang Laut, serta Penegakan Hukum dalam penanggulangan perikanan yang merusak dan ilegal (IUU Fishing),” tambahnya dalam sambutan yang sekaligus menutup secara resmi pelaksanaan Proyek USAID SEA di Malut.