Tandaseru — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Ternate, Maluku Utara menggelar diskusi pendidikan yang menghadirkan empat pasangan calon kepala daerah, Selasa (22/9) malam. Dalam diskusi tersebut, persoalan dunia pendidikan di Ternate dikupas tuntas.
Ketua PGRI Kota Ternate Isman Do Idrus dalam sambutannya mengatakan, saat ini ada kecemasan yang dihadapi guru. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, warga juga dihadapkan dengan Pilkada.
“Namun dengan adanya pertemuan malam ini, maka kita menyadari kita bukan orang hebat tapi di tangan kita dapat melahirkan orang-orang hebat. Di hari PRGI ini kita perlu mengetahui jumlah sekolah yang ada di Ternate baik negeri mapun swasta,” tuturnya.
Saat ini, ada 12 TK/PAUD negeri di Ternate, sedangkan untuk swasta mencapai 102 sekolah. Lalu SD jumlah totalnya 108 dengan rincian 82 SD negeri dan 26 swasta. Untuk SMP totalnya 29 sekolah, di mana 12 merupakan sekolah negeri dan 14 sekolah swasta.
“Sekolah ini selain tersebar di Kota Ternate ada juga di tiga kecamatan terluar yaitu Moti, Batang Dua dan Hiri,” ungkap Isman.
Isman juga memaparkan jumlah kepala sekolah TK/PAUD sebanyak 110 yang merupakan PNS dan 4 sisanya adalah honorer. Semua kepala sekolah ini memiliki jenjang pendidikan S1, dan ada 106 di antaranya yang sudah tersertifikasi.
“Untuk tenaga guru TK/PAUD terdapat 206 guru, 25 merupakan PNS, tenaga PTT 46 guru, dan honorer sebanyak 108 guru. 108 guru tersebut merupakan guru yang dikelola oleh sekolah yang kisaran honornya per bulan hanya dibayar Rp 300-500 ribu,” paparnya.
Sementara di tingkat SD, dari 108 kepala sekolah hanya 1 orang yang masih berstatus honorer. Ia merupakan kepsek di SD swasta. Jumlah guru SD sebanyak 1.190 orang. 840 di antaranya PNS, 156 merupakan PTT, dan tenaga honorer mencapai 194 guru.
“Dari 194 tenaga honorer tersebut, dibayar dengan kisaran Rp 250-500 ribu. Biasanya honor dibayar dengan dana BOS sekarang sudah tidak bisa lagi karena dalam aturan BOS guru harus terdaftar dalam nomor unit tenaga pendidikan. Namun untuk mendapatkan nomor tersebut harus memiliki SK dari Kepala Dinas Pendidikan, atau setingkat dengan kepala daerah,” jelas Isman.
Sementara untuk tingkat SMP, dari 29 sekolah 27 kepala sekolahnya PNS, 1 merupakan PTT, dan honorer yayasan 1 orang. Jumlah gurunya 626 di mana yang berstatus PNS sebanyak 455 guru, PTT 50 guru, dan 121 merupakan guru honorer.
“Saat ini yang jadi kendala adalah masalah pendanaan, karena pembelajaran jauh melalui virtual menggunakan dana secara mandiri dari guru. Kita juga tahu bahwa pembelajaran daring ini belum efektif, namun semangat para guru tetap menjalankan pembelajaran dan memastikan pembelajaran jarak jauh tersebut tetap jalan meskipun tidak ada anggarannya,” bebernya.
“Pembelajaran daring ini semuanya menggunakan dana sendiri dari guru, jadi sumbangan dari guru kita kumpulkan dan dengan kesadaran sendiri guru mengembangkan kemampuannya pada wadah kerja guru. Hal ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan saat dikonfirmasi mengaku diskusi hari PGRI tersebut sudah memdapat izin dari Bawaslu. Namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku di dalamnya.
“Mereka bisa diskusi yang penting tidak ada muatan politik di dalamnya, seperti menyampaikan visi dan misi atau arahannya ke kampanye,” katanya.
Kifli mengaku, jika melanggar ketetapan maka pihak yang bersangkutan bakal dipanggil sesuai dengan aturan.
“Kita juga sudah meminta kepada tim pengawas bawaslu agar mengawasi diskusi tersebut. Selama diskusi itu berlangsung, ada orang-orang kita di sana,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan