2021 PNS Tidore Dapat TPP, Total Anggaran Capai Rp 60 Miliar

Tandaseru — Penerapan skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara siap diterapkan tahun 2021 mendatang. Hal ini ditindaklanjutu dengan alokasi anggaran yang diusulkan Pemkot lewat rancangan KUA-PPAS 2021 senilai kurang lebih Rp 60 miliar.

Namun besaran alokasi dana tersebut tidak mengakomodir TPP untuk tenaga guru dan petugas Rumah Sakit Daerah (RSD) Tidore yang berstatus PNS. Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Kota Tidore Kepulauan M. Miftah Baay saat dikonfirmasi, Selasa (22/9).

“Iya, 2021 sudah diberlakukan. TPP ini seluruh ASN dapat, terkecuali guru serta petugas rumah sakit yang berstatus PNS, tapi di puskesmas tetap dapat,” ujarnya.

Miftah mengaku guru dan petugas rumah sakit tidak dapat lantaran sudah mendapatkan insentif baik di rumah sakit maupun dari dinas.

“Kalau di rumah sakit kan sudah dapat insentif, sementara guru nonsertifikasi kan juga sudah dapat insentif juga. Lalu guru sertifikasi mereka sudah dapat sertifikasi, makanya tidak lagi dapat TPP. Tapi praktis semua PNS dapat, terkecuali dua tadi,” tegasnya.

Miftah mejelaskan, saat ini anggaran sebesar Rp 60 miliar sudah dibahas dengan DPRD.

“Tinggal pembagiannya akan diatur dalam bentuk perwali. Jadi nanti pembagian TPP ini diberikan berdasarkan kelas jabatan, beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas serta kelangkaan profesi,” akunya.

Miftah menuturkan, pemberian TPP ini adalah anjuran Pemerintah Pusat yang disampaikan melalui aturan yang telah dikeluarkan.

“Pemberian ini adalah perintah, tapi pemberian TPP ini juga perlu memperhatikan kemampuan daerah. Jadi hasil kesepakatan ini juga kita telah lihat pada kemampuan keuangan daerah,” tuturnya.

Dia berharap, pemberian TPP ini menjadi salah satu pemacu motivasi kerja ASN menjadi lebih baik lagi.

“Jadi dengan pemberian TPP ini sebagai bentuk dari memotivasi serta memacu semangat PNS. Tapi yang pasti pemberian TPP ini juga akan diikuti dengan penilaian juga. Jadi malas kerja dan tidak disiplin, tentu tidak bisa mendapatkan TPP 100 persen. Hal ini yang akan jadi penilaian nanti ketika mulai diberlakukan,” pungkasnya.