Tandaseru — Presiden Direktur PT Indotan Halmahera Bangkit Robert Nitijudo Wachjo yang juga pemilik baru perusahaan tambang emas PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) mengundang sejumlah tokoh masyarakat, anggota DPRD, kepala suku, pemuda, mahasiswa, Forum Kepala Desa (FKD) dan camat di sekitar lingkar tambang untuk bersilaturahmi di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung secara terbuka dan kekeluargaan penuh keakraban dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2020.
Amin Anwar, Perwakilan PT Indotan Halmahera Bangkit dalam siaran persenya menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Robert Nitijudo ingin mendapatkan masukan sekaligus belajar dan mendengar langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat selama beroperasi di bawah komando Newcrest berkaitan dengan program PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat).
Dengan begitu ke depannya implementasi program PPM bisa lebih baik untuk masyarakat lingkar tambang khususnya dan masyarakat Halut umumnya.
“Merujuk kepada Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang PPM pada kegiatan usaha pertambangan dan mineral dan batubara, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM),” ungkap Amin, Senin (31/8).
Menurutnya, program PPM sendiri merupakan salah satu upaya serius dari pemerintah untuk mengejawantahkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) di dunia tambang dengan tujuan untuk lebih mendorong perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan hidup di sekitar tambang. Baik secara individu maupun secara kolektif agar tingkat mehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.
“Permen PPM ini kemudian lebih diperjelas lagi melalui Kepmen ESDM No 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat,” paparnya.
Amin menambahkan, Kepmen ini memuat dua poin utama, yaitu Pedoman Penyusunan Cetak Biru [Blue Print] dan Pedoman Rencana Induk PPM.
“Program PPM tersebut mencakup 8 program, yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, tingkat pendidikan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas dan infrastruktur,” ucapnya.
Amin bilang, dalam pertemuan dengan mahasiswa PT NHM akan terus memberikan bantuan dana pendidikan dan beasiswa berprestasi.
“Mengenai pembangunan asrama mahasiswa PT NHM lebih memilih memberikan bantuan langsung kepada setiap masing-masing mahasiswa untuk uang kos (kontrak rumah),” ujarnya.
Sementara dalam pertemuan dengan pemuda, PT NHM memberikan kesempatan menjadi pemasok kebutuhan makanan sehari-hari karyawan PT NHM, seperti sayuran, ikan, daging, buah-buahan, dan sebagainya.
“Untuk mengasah keterampilan para pemuda PT NHM juga akan memberikan pelatihan seperti perbengkelan, petanian, perikanan, kewirausahaan dan kemandirian ekonomi,” imbuhnya.
Selanjutnya, kata Amin, dalam pertemuan dengan empat kepala suku (Pagu, Modole, Boeng, dan Towiliko) dititikberatkan pada persoalan sosial budaya masyarakat lingkar tambang. Untuk itu PT NHM sepakat untuk memberikan bantuan Rp 1 miliar untuk setiap suku per tahun ditambah Rp 50 juta juga setiap bulannya untuk operasional kesekretariatan masing-masing suku.
“Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pelestarian rumah adat, pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pelestarian adat dan budaya, penguatan kapasitas kelembagaan adat empat suku agar semakin memiliki kemampuan dalam melestarikan budaya, tradisi, kesenian, kearifan lokal dan bentuk eksperesi kuktural lainnya yang merupakan modal sosial dalam membangun pemberdayaan masyarakat lokal,” jabarnya.
Di samping itu, perlu membangun jaringan lintas pelaku dan kerja sama dalam rangka aktualisasi adat istiadat dan sosial budaya masyarakat dalam kegiatan strategis daerah dan masyarakat.
“Untuk menunjang kegiatan itu maka setiap suku harus menyediakan fasilitas sanggar budaya, pengadaan perlengkapan adat, pengembangan perpustakaan bahasa dan budaya dan pergelaran pekan raya budaya. Di samping itu, pemilik PT NHM meminta kepada kepala suku untuk melakukan program santunan kepada anak-anak yatim piatu,” tambahnya.
Amin juga menjelaskan dalam pertemuan dengan para camat dan Forum Kepala Desa (FKD) dibahas soal dana desa yang sebelumnya diberikan secara tunai namun sekarang sudah tidak bisa diberikan secara tunai. Sebaliknya, harus berbasis program sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba dan Kepmen ESDM No 41 2016.
“Untuk itu PT NHM mendorong kepala desa untuk membuat program-program sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap desa,” kata dia.
Dikatakannya, PT NHM juga mendorong setiap kecamatan lingkar tambang untuk membentuk koperasi untuk membeli hasil pertanian, perikanan, dan peternakan dari petani dan peternak untuk dipasok ke PT NHM.
“Kebutuhan logistik di PT NHM seperti sayur mayur, beras, ikan, daging sapi dan kambing serta telur setiap bulan sangat besar bahkan belanja ini sangat besar bisa mencapai Rp 6-7 miliar per bulan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan