Tandaseru — DPD KNPI Maluku Utara kembali melayangkan kritikannya kepada Pemerintah Provinsi Malut. Kali ini KNPI menyoroti tata kelola pemerintahan Pemprov yang dinilai tidak baik-baik amat. KNPI juga menyarankan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) agar sedikit lebih serius.
“Jika AGK tidak begitu serius, maka bisa dibilang ia akan mengakhiri masa jabatannya dengan meninggalkan bekas buruk,” ungkap Ketua DPD KNPI Malut, Irman Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima tandaseru.com, Jumat (22/5).
“Sudah saatnya Gubernur serius membangun daerah. AGK jangan terlalu fokus dengan hal-hal seremonial,” tambahnya.
Irman bilang, kontrol Gubernur terhadap apa yang dilakukan pimpinan SKPD juga tampak tidak ketat. Untuk itu, KNPI menyarankan AGK mengontrol apa yang dilakukan pimpinan-pimpinan SKPD. Dengan begitu kinerja pimpinan SKPD bisa terukur dan berjalan maksimal.
“Khusus untuk SKPD yang bersentuhan dengan perusahaan tambang, Gubernur harus perketat pengawasan. Hal itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang melakukan hal di luar dugaan bersama perusahaan tambang,” ucapnya.
Untuk itu, Gubenur didesak memastikan setiap saat bahwa pimpinan-pimpinan SKPD tidak terlibat korupsi. AGK harus tegas ke para pimpinan SKPD, jika ada yang terindikasi korupsi maka dicopot dari jabatan dan Gubernur sendiri yang akan meminta Polda atau Kejati memproses hukum.
Tak hanya itu, KNPI juga menyoroti persoalan percepatan penanganan Covid-19 di Malut. Sejauh ini, menurut KNPI Gubernur tidak banyak tampil ke permukaan untuk memberi dorongan moril, baik kepada tenaga medis yang bekerja menangani pasien ataupun warga yang sedang ketakutan.
“Kita malu, masak Gubernur daerah lain seperti Ridwan Kamil, Khofifah dan Anies Baswedan tampil dan berbicara langsung persoalan percepatan penanganan Covid-19 baik di media massa, sosial media, atau media-media lainnya. Tapi Gubernur Malut ini kebanyakan diam dan mengurung diri,” tambah Irman lagi.
Soal penanganan Covid-19 ini, KNPI juga melihat ada kekurangan dalam penyampaian kerja-kerja Gugus Tugas Covid-19 kepada publik. Irman menyoroti Karo Humas Pemprov Malut Mulyadi Tutupoho yang ditunjuk sebagai Koordinator Bidang Kehumasan Gugus Tugas.
“Bagi KNPI, Koordinator Bidang Kehumasan tidak menampakkan diri sebagai penyejuk. Harusnya Mulyadi bisa tampil meyakinkan publik, jika Covid-19 di Malut ini akan berakhir dan semua warga dapat kembali beraktivitas seperti sediakala,” ujarnya.
“Dia tidak punya aura yang meyakinkan. Saya rasa jabatan lain lebih cocok untuk Mulyadi ketimbang mengepalai Bidang Kehumasan,” tandas Irman.
Tinggalkan Balasan