Tandaseru — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar unjuk rasa di depan kantor bupati, Senin (1/9/2025).
Demonstrasi besar-besaran ini merupakan buntut aksi 25 Agustus 2025 yang digelar di sejumlah kota di Indonesia. Aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dalam aksi yang dipimpin langsung Ketua BEM Unipas, Rifaldi Madjid, ini massa aksi menyampaikan aspirasi berupa kritik dan tuntutan melalui spanduk dan pamflet bertuliskan “Indonesia Darurat Demokrasi, Maluku Utara Referendum”.
“Adili 7 pelaku pembunuhan ojol almarhum Affan Kurniawan, tolak kenaikan tunjangan gaji DPR, tolak kenaikan pajak, sahkan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, tolak RUU KUHP, sahkan RUU Perampasan Aset, tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen, tuntaskan sengketa lahan masyarakat dan TNI AU di Morotai,” teriak Rifaldi.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Polres Morotai menangkap dan mengadili pelaku kekerasan seksual di Morotai.
“DPRD segera membentuk Tim Pansus, selesaikan masalah BBM subsidi nelayan dan tingkatkan kesejahteraan nelayan Morotai, selesaikan masalah illegal fishing di Morotai, transparansi anggaran akhir studi Unipas, segera salurkan biaya beasiswa ke rekening mahasiswa,” tandasnya.
Aksi ini dikawal ketat oleh pihak keamanan dari Polres Morotai. Demonstrasi berjalan tertib hingga mahasiswa membubarkan diri.
Tinggalkan Balasan