Tandaseru — Para wakil rakyat di kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, bisa bernapas lega usai gaji dan tunjangan mereka dibayarkan BPKAD. Pasalnya, pada pemerintahan sebelumnya gaji dan tunjangan 20 anggota DPRD kerap ditahan dan dipangkas.
Tak hanya itu, tunggakan tunjangan DPRD periode 2019-2024 juga telah dibayarkan pemda.
“Jadi gaji dan tunjangan terbayar lancar. Kalau dulu gaji cair baru tunjangan, sekarang gaji dan tunjangan bersamaan cair awal bulan, berjalan normal,” kata Sekwan Husen Mony kepada tandaseru.com belum lama ini.
Husen mengaku saat bupati Rusli Sibua dan wakil bupati Rio Christian Pawane memimpin Morotai, ia tidak pusing lagi dalam pengurusan gaji di BPKAD karena selalu terealisasi tepat waktu.
“Alhamdulillah sekarang gaji dan tunjangan cair setiap awal bulan, jadi sudah senyum, dan kepala saya sudah tidak pusing,” akunya.
Ia menambahkan, tunggakan tunjangan DPRD periode lalu juga sudah dicairkan pekan lalu.
“Sudah senyum semua, minggu kemarin sudah cair sebesar Rp 1,7 miliar sekian untuk tunjangan operasional DPRD tahun 2023. Tiga bulan yang dibayar yaitu bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023. Jadi sudah tuntas selesai,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan