Oleh: Sutrisno Pangaribuan
Kader PDIP
Presidium GaMa Centre

_______
BELAKANGAN ini muncul reaksi berlebihan para elite PDIP, baik DPP maupun anggota DPR RI. Terutama pasca ditinggal kader “istimewa” putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), maju sebagai bakal cawapres. Elite PDIP tiba-tiba menjadi “sadar kamera dan mikrofon”, sebagai narasumber utama dari berita terkait manuver politik Jokowi dan keluarganya. Para elite PDIP membeberkan jasa politik kepada keluarga Jokowi. Mereka dengan wajah sedih curhat di depan kamera wartawan, namun hingga kini, PDIP sama sekali tidak berani memecat Gibran dan Bobby.

Dalam menegakkan aturan partai, PDIP bertindak diskriminatif saat dengan tegas memecat orang biasa: Rustriningsih, Rudolf Pardede, Akhyar Nasution, Murad Ismail. Mereka semua dipecat hanya karena maju sebagai calon kepala daerah melawan calon PDIP. Sementara Murad Ismail dipecat, hanya karena istrinya maju sebagai caleg DPR RI dari partai lain. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa keraguan, tanpa imbauan etis moral, mereka semua dipecat.

Terbaru adalah reaksi elite PDIP terkait penertiban sejumlah baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Bali. Penertiban tersebut atas perintah Pj Gubernur Bali kepada Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi.

Berdasarkan perintah tersebut, Satpol PP Bali melakukan penertiban dengan alasan estetika. Satpol PP Bali mengklaim bahwa baliho dari semua parpol dan capres/cawapres ditertibkan. Penertiban baliho tersebut dilakukan di lokasi kegiatan Presiden Jokowi.

Penertiban baliho tersebut harus dilihat secara jernih, sehingga tidak perlu gaduh hanya karena baliho. Sebagai kader PDIP, pendukung Ganjar-Mahfud, kami menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:

Pertama, bahwa urusan penertiban baliho Ganjar-Mahfud atas perintah Pj Gubernur Bali sebaiknya diurus DPD PDIP Bali dan anggota DPRD Bali. Terlalu besar energi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP dan anggota DPR RI untuk mengurusi baliho.