Tandaseru — Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Maluku Utara mendatangi pihak PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Ternate di Kelurahan Jambula, Kota Ternate, Senin (10/10).
Kedatangan KSL untuk menyampaikan keluhan, terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dialami para sopir lintas, terutama sopir truk muatan barang di berbagai pelosok 10 kabupaten dan kota Wilayah Maluku Utara.
Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif yang juga Penasehat KSL Maluku Utara mengatakan, pertemuan yang dihadiri jajaran Pengurus KSL Maluku Utara, Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara dan pihak Pertamina itu pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
Pasalnya, kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar ternyata bukan disebabkan pihak Pertamina melainkan akibat lemahnya kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini Pertamina hanya sebagai distributor yang menjual langsung ke konsumen seperti SPBU, APMS dan sesuai prosedur tidak diperjual-belikan kembali ke pengecer, seperti yang terjadi.
Dalam pertemuan itu pihak Pertamina, kata dia, mengaku bahwa distribusi BBM sudah sesuai prosedur. Namun fakta di lapangan, BBM bersubsidi itu sering mengalami kebocoran akibat dibiarkan pemerintah daerah hingga diperjualbelikan kepada pengecer. Padahal itu melanggar aturan.
“Kami mendapat berbagai penjelasan dari Pertamina, seperti ada keterbatasan kewenangan Pertamina, mengacu kepada alokasi BPH Migas BBM subsidi solar terbatas kuotanya sehingga Pertamina harus menjaga ketersediaan, bahwa persoalannya selama ini yang memiliki kewenangan adalah pihak pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan evaluasi kebutuhan BBM bersubsidi agar setiap tahun ada penambahan kuota sesuai analisa dana kebutuhan untuk sasaran subsidi di Maluku Utara, seperti sopir truk, nelayan, speedboat dan lain-lain,” jelas Nurlaila kepada tandaseru.com.
Tinggalkan Balasan