Tandaseru — Pemerintah Kota Ternate dihadapkan pada pilihan sulit terkait pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, anggaran yang ditransfer Pemerintah Pusat saat ini membuat Pemkot harus memilih mengutamakan pembiayaan Pilkada dan menunda pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ASN.
Hal ini diakui Sekretaris Kota Ternate, Jusuf Sunya. Jusuf bilang, kondisi keuangan Pemkot saat ini tidak menggembirakan lantaran banyak anggaran yang terpangkas. Karena itu, TPP untuk PNS triwulan dua 2020 harus ditunda.
“Kita sekarang menyelesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dulu, anggaran Pilkada dulu, karena dana transfer terbatas,” ungkapnya, Jumat (17/7).
Jusuf bilang, dana transfer Pemkot dipangkas Rp 10 miliar berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Alhasil, anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk menyelesaikan sisa anggaran Pilkada yang belum dicairkan.
“Dengan anggaran tersisa kemudian jika harus diutamakan pembayaran TTP maka kemungkinan besar anggaran KPU bakal terlambat. Jadi kita prioritaskan Pilkada dulu, setelah itu baru TTP,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate ini menambahkan, semua pos anggaran sifatnya penting dan diprioritaskan. Hanya saja, kondisi keuangan yang terbatas lantaran pandemi Covid-19 membuat Pemkot harus membuat pilihan.
“Total anggaran Pilkada sebesar Rp 50 miliar lebih, yang sudah dicairkan sebesar Rp 33 miliar. Jadi sisa saat ini Rp 17 miliar yang belum,” tandas Jusuf.
Tinggalkan Balasan