Tandaseru — Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen (YLPAI) menggandeng Direktorat Intelijen Polda Maluku Utara menggelar diskusi publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kieraha Muara Hotel Ternate, Rabu (15/12).

Diskusi bertajuk “Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada di Era Teknologi Informasi” itu dihadiri 30 peserta. Para peserta berasal dari kalangan ASN dan mahasiswa.

Dalam diskusi tersebut, YLPAI menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten di masing-masing bidangnya. Yakni Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan, Akademisi Dr. Faissal Malik, SH., MH, dan advokat Muhammad Tabrani. Helmi Yusuf menjadi moderator diskusi.

Ketua YLPAI Malut, Rahmat Abdullah, mengatakan diskusi publik yang dihelat itu bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas, lebih khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kota Ternate. Harapannya para ASN selalu bersikap netral dan bisa menempatkan diri dalam momentum Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024 nanti.

“Semoga kegiatan yang dilakukan ini memberi dampak positif kepada publik Maluku Utara, khususnya masyarakat Kota Ternate. Saya berharap, agar materi yang diulas tadi bisa diresapi dengan baik untuk selebihnya dipraktikkan,” tutur Rahmat.

Diskusi publik yang digelar YLPAI Maluku Utara. (Istimewa)

Rahmat juga menjelaskan, YLPAI Malut berdiri pada tahun 2018. Dua sektor yang menjadi fokus YLPAI yakni riset dan advokasi bantuan hukum. Terkait dengan dasar hukum YLPAI, Rahmat menegaskan, yayasan itu sudah terdaftar di Kemenkumham.

“Yayasan ini sudah terdaftar. In syaa Allah dalam waktu dekat ini Kemenkumham juga akan mengeluarkan akreditasi kepada YLPAI,” terangnya.

Periode kepemimpinan ketua YLPAI sendiri berlangsung selama 3 tahun.