Tandaseru — Demi menekan angka kekerasaan seksual terhadap perempuan dan anak di Pulau Morotai, Maluku Utara, dibutuhkan model pencegahan dini yang kolaboratif dan melibatkan semua pihak.
Hal ini diungkapkan Ketua TP PKK Pulau Morotai, Sherly Tjoanda, saat menemui korban pemerkosaan asal Kecamatan Morotai Jaya, Minggu (29/8).
“Jadi model sosialiasi harus diubah. Kita butuh pendekatan sosial yang lebih persuasif. Kita tidak butuh pemaparan materi yang ribet. Sederhana tapi si anak bisa paham. Nantinya setiap anak bisa mendeteksi dini ancaman kekerasan seksual,” kata Sherly kepada perwakilan elemen pegiat dan pemerhati perempuan dan anak.
Berdasarkan Data Dinas Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak Januari-Agustus 2021 kekerasan seksual dan pemerkosaan di Morotai sebanyak 2 kasus.
Oleh karena itu, Sherly kepada Dinsos Peremuan dan Anak, Ketua P2TP2A, LBH Perempuan dan Anak, Pusat Studi Gender, Fatayat Morotai, dan elemen perempuan anak untuk bisa duduk bersama memformulasikan model pencegahan.
Dibutuhkan model dengan output yang terukur dan memberikan efek jera bagi pelaku dan rasa takut bagi calon pelaku.
“Bukan hanya efek jera. Tapi kita harus pikirkan bagaimana sanksi sosial yang harus dibebankan secara paksa kepada pelaku dan calon pelaku. Jadi nantinya siapa yang berbuat dia takut. Jadi sanksi sosial itu dibentuk dari model pencegahan yang kita terapkan,” tegas Sherly.
Menurut Sherly, pencegahan kekerasan seksual membutuhkan ketulusan hati. Modelnya bisa dimulai dengan memaksimalkan kader PKK di seluruh desa.
“Karena mereka tahu kondisi sosialnya di sekitar tempat tinggalnya. Mereka perempuan. Kita boboti mereka untuk sosialisasi deteksi dini kekerasan seksual juga pencegahan pernikahan dini. Pendekatan pakai hati,” kata Sherly.
Sherly bilang, perempuan harus dicerdaskan. Menurutnya dengan pengetahuan yang cukup, perempuan bisa memproteksi dirinya dari ancaman kekerasan seksual dan pernikahan dini.
“Intinya kita harus bergerak. Tidak bisa berharap cara-cara lama yang hanya sebatas formalitas,” pungkasnya.
Sementara Peneliti Pusat Studi Gender untuk Pencapaian SDGs, Ramzia Jangoan, menyambut baik langkah yang dicanangkan Ketua PKK Morotai.
Menurutnya, perempuan dan anak di setiap desa wajib dibekali dengan pemahaman kepemimpinan.
“Kepemimpinan yang saya maksud di sini adalah bagaimana perempuan bisa memahami kondisi otoritas diri agar terlindungi dari ancaman kekerasan seksual dan diskriminasi,” ujar Ramzia yang juga Dosen Fakultas FISIP Unipas Morotai.
Kondisi sosial dan antropologis, kata Ramzia, harus dicermati sebagai faktor penting dari berbagai kasus yang terjadi. Dengan demikian, pendekatan persuasif melalui kader PKK cukup relevan.
“Ini menyangkut pengetahuan mereka terhadap kondisi sosial dan antropologi masyarakat setempat. Kami harapkan ini menjadi role model pencegahan yang berkelanjutan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.