Tandaseru — Komisi ll DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara bakal memanggil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terkait kelangkaan dan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di depot dengan harga yang tinggi.

“Iya, kita akan memanggil Perindagkop sehigga mereka lebih ketat lagi. Dari mana sumbernya sehigga mereka itu bisa jual di depot dengan harga yang cukup signifikan, dan nanti dipertegaskan soal Perindagkop. Jadi nanti kita panggil setelah kita masuk libur ini,” kata Ketua Komisi II Suaeb Hi Kamel kepada tandaseru.com, Senin (28/12).

Suaib bilang, saat terjadi kelangkaan BBM di Morotai, ia langsung turun ke desa-desa berada di Kecamatan Morotai Selatan Barat. Saat itu, ditemukan beberapa depot menjual bensin eceran dengan harga Rp 13 ribu hingga Rp 19 ribu.

“Saya sendiri turun kemarin saat kelangkaan bensin itu dan saya turun sampai di Desa waringin. Dan di Desa Waringin juga jual Rp 15 ribu sampai di Aha ada yang jual Rp 17 ribu,” tuturnya.

“Saya langsung telepon Perindagkop, saya bilang segera turun sidak ke desa-desa. Karena bensin subsidi yang sekarang itu mereka jual di depot-depot Rp 17 ribu sampai ada juga Rp 19 ribu di daerah Selatan Barat Desa Dehegila sampe Desa Aha dan sekitarnya,” tambah dia.

Menurut Suaib, sidak harus dilakukan agar ketahuan dari mana sumber minyak tersebut.

“Kalau bensin kuning otomatis bersubsidi, itu dari mana hingga mereka bisa dapat, sedangkan hari ini kalau kita lihat beberapa hari kapal agak terlambat masuk karena induknya ada di Tobelo,” terangnya.

“Saya juga kontak petugas dari APMS, minta agar diperketat jangan sampai Premium kebobolan di situ,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.