“Bakobong” Saja?: Ketika Inflasi Diredusir Menjadi Urusan Rakyat

Oleh: AA Hoda

Ketua STPK Banau Halmahera Barat

_______

SANGAT menarik untuk dicermati ajakan Wakil Gubernur Maluku Utara yang mengajak masyarakat untuk “bakobong” sebagai cara menekan inflasi. Sekilas terdengar bijak, bahkan membumi. Dalam konteks daerah kepulauan seperti Maluku Utara, di mana ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar wilayah masih cukup tinggi, ajakan ini memiliki dasar logika yang tidak sepenuhnya keliru. Produksi pangan lokal yang meningkat tentu dapat membantu menahan laju kenaikan harga, khususnya pada komoditas hortikultura.
Namun, persoalannya menjadi lebih kompleks ketika ajakan tersebut diposisikan seolah sebagai solusi utama atas inflasi daerah. Di sinilah pentingnya membaca pernyataan tersebut secara lebih kritis.

Inflasi di Maluku Utara bukan semata-mata persoalan kurangnya produksi rumah tangga. Ia adalah hasil dari berbagai faktor yang saling terkait: biaya distribusi yang tinggi antar pulau, ketergantungan pada pasokan dari luar daerah seperti Sulawesi Utara dan Makassar, keterbatasan infrastruktur logistik, hingga fluktuasi harga bahan bakar. Dalam kondisi seperti ini, mengajak masyarakat berkebun tanpa diikuti intervensi struktural justru berisiko menyederhanakan masalah.

Lebih jauh, ajakan “berkebun” juga mengandung asumsi bahwa masyarakat memiliki akses terhadap lahan, bibit, pengetahuan, dan waktu yang cukup. Padahal, realitas sosial-ekonomi masyarakat Maluku Utara sangat beragam. Tidak semua warga memiliki lahan produktif, terutama di wilayah perkotaan seperti Ternate dan Tidore Kepulauan. Bahkan bagi yang memiliki lahan sekalipun, persoalan distribusi hasil, stabilitas harga, dan akses pasar tetap menjadi tantangan.

Di titik ini, ajakan berkebun berpotensi bergeser dari solusi menjadi simbol—sebuah retorika yang terdengar dekat dengan rakyat, tetapi belum tentu menjawab akar persoalan.
Bukan berarti gagasan ini harus ditolak. Justru sebaliknya, ia bisa menjadi bagian dari solusi—asal ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih komprehensif. Berkebun harus didukung oleh program nyata: penyediaan bibit unggul, pendampingan teknis, akses permodalan, hingga jaminan pasar. Lebih dari itu, pemerintah daerah perlu memperkuat konektivitas logistik antar pulau, menstabilkan rantai pasok, serta mengendalikan biaya distribusi yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi.

Dengan kata lain, berkebun adalah langkah mikro yang membutuhkan dukungan kebijakan makro.

Inflasi adalah tanggung jawab bersama, tetapi bukan berarti beban penyelesaiannya dapat sepenuhnya dialihkan ke masyarakat. Negara—melalui pemerintah daerah—tetap memegang peran utama dalam memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi Maluku Utara dalam dua tahun terakhir bergerak fluktuatif, bahkan cenderung meningkat tajam. Pada tahun 2025, inflasi masih relatif terkendali di kisaran 1,63% hingga 2,46% (year-on-year). Namun memasuki tahun 2026, terjadi lonjakan signifikan—pada Februari 2026 inflasi mencapai 5,85% (y-on-y), dengan Kota Ternate menyentuh 6,57%, jauh di atas rata-rata sebelumnya.

Ini bukan lagi gejala ringan. Ini sinyal tekanan struktural. Lebih jauh, jika ditarik ke belakang, inflasi Maluku Utara juga menunjukkan karakter yang tidak stabil:

• November 2025: 1,89%
• Desember 2025: 1,63%
• Juli 2025: 2,46%
• Bahkan sempat deflasi pada September 2025 (-0,17%)

Artinya, inflasi di Maluku Utara bukan hanya soal tinggi atau rendah, tetapi soal ketidakstabilan yang dipengaruhi banyak faktor eksternal.

Jika kita jujur membaca data, penyumbang inflasi di Maluku Utara bukan hanya komoditas pertanian, tetapi juga:

• bahan bakar rumah tangga,
• biaya perumahan,
• transportasi,
• hingga komoditas perikanan.

Ini menunjukkan satu hal penting: inflasi di Maluku Utara adalah inflasi biaya (cost-push), bukan sekadar inflasi karena kekurangan produksi lokal. Dalam konteks daerah kepulauan, masalah terbesar justru terletak pada:mahalnya biaya distribusi antar pulau, ketergantungan pasokan dari luar daerah, terbatasnya konektivitas logistik, dan volatilitas harga energi.

Dengan kata lain, bahkan jika seluruh masyarakat menanam cabai sekalipun, harga tidak otomatis stabil jika ongkos transportasi dan distribusi tetap tinggi.

Berkebun: Solusi atau Pengalihan Tanggung Jawab?

Ajakan “berkebun” menjadi problematik ketika ia diposisikan sebagai solusi utama, bukan pelengkap. Sebab secara implisit, ia menggeser beban dari negara ke rakyat. Seolah-olah inflasi terjadi karena masyarakat tidak cukup menanam. Padahal, tidak semua warga memiliki:akses lahan, waktu luang, pengetahuan budidaya, atau bahkan jaminan pasar.

Di wilayah urban seperti Ternate dan Tidore Kepulauan, ajakan berkebun bahkan berpotensi menjadi slogan yang tidak kontekstual. Lebih dari itu, jika tidak diiringi kebijakan nyata, berkebun hanya akan berhenti sebagai romantisme ekonomi lokal—bukan solusi sistemik.

Yang absen dari narasi “berkebun” adalah tanggung jawab struktural pemerintah daerah, seperti:membangun sistem logistik pangan antar pulau, menekan biaya distribusi, menjaga stabilitas pasokan, serta memastikan intervensi pasar ketika harga melonjak.

Inflasi adalah indikator kinerja ekonomi daerah. Ketika inflasi melonjak hingga 5,85%, itu bukan sekadar kegagalan pasar—tetapi juga alarm kebijakan.

Penutup: Dari Ajakan Moral ke Kebijakan Nyata

Mengajak masyarakat berkebun bukanlah ide yang salah. Tetapi menjadikannya sebagai jawaban utama atas inflasi adalah bentuk penyederhanaan yang berbahaya. Inflasi tidak akan turun hanya karena rakyat menanam. Inflasi akan turun ketika:distribusi efisien, logistik kuat, pasar terjaga, dan negara/pemerintah hadir secara aktif.

Jika tidak, maka ajakan berkebun hanya akan menjadi kalimat yang baik di podium—tetapi lemah di lapangan. Dan dalam situasi seperti ini, publik berhak bertanya:

apakah ini solusi, atau sekadar cara halus untuk memindahkan tanggung jawab?

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan sekadar “apakah masyarakat mau berkebun?”, tetapi “apakah negara sudah menyiapkan ekosistem yang memungkinkan berkebun menjadi solusi nyata?”. (*)