Makan Bergizi Gratis di Maluku Utara: Antara Ambisi Nasional dan Realitas Kepulauan

(Sebuah Opini Kritis tentang Potensi Keberhasilan Program MBG di Provinsi Kepulauan)

Oleh: Dr. Ir. Muhammad Assagaf, M.Si

Pemerhati kebijakan publik dan pembangunan daerah kepulauan

Ironi yang Menyakitkan

Data prevalensi stunting di Maluku Utara secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. Anemia pada ibu hamil dan defisiensi mikronutrien menjadi masalah yang persisten. Ironisnya, daerah yang paling membutuhkan intervensi gizi ini justru paling sulit dijangkau. Inilah paradoks klasik pembangunan di Indonesia: kebutuhan dan keterjangkauan selalu berjalan ke arah yang berlawanan.

Laut Bukan Jalan Raya

Tantangan terbesar MBG di Maluku Utara terletak pada rantai pasok. Di Jawa, distribusi bahan makanan cukup mengandalkan truk dan jalan aspal. Di Maluku Utara, bahan makanan harus berpindah dari kapal besar ke kapal kecil, dari pelabuhan ke perahu ketinting, melintasi laut yang tak selalu bersahabat. Pada musim gelombang tinggi, distribusi bisa terhenti berminggu-minggu. Artinya, janji “makan bergizi setiap hari” menjadi mustahil ditepati di pulau-pulau terpencil tanpa perencanaan khusus.

Biaya logistik menjadi persoalan berikutnya. Harga telur di pulau kecil Kepulauan Sula bisa dua hingga tiga kali lipat harga di Surabaya. Jika alokasi anggaran per porsi bersifat seragam secara nasional, maka anak-anak di Maluku Utara hanya akan mendapat versi “seadanya” dari makanan bergizi yang dijanjikan. Ini bukan persoalan teknis, melainkan persoalan keadilan.

Potensi yang Terabaikan

Di balik tantangan, Maluku Utara menyimpan potensi besar. Lautnya termasuk perairan paling produktif di Indonesia. Sagu, ikan segar, umbi-umbian, dan sayuran lokal adalah sumber gizi bernilai tinggi yang selama ini kurang dioptimalkan. Model “dari laut ke meja sekolah” sangat mungkin dikembangkan: nelayan lokal menjadi pemasok langsung, petani menyediakan sayuran, dan ibu-ibu desa mengelola dapur sekolah.

Pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan masalah logistik, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan melestarikan budaya pangan. Memaksa anak-anak yang terbiasa makan papeda dan ikan kuah kuning untuk mengonsumsi menu “standar nasional” berbasis nasi justru kontraproduktif baik secara logistik maupun kultural.

Apa yang Harus Dilakukan?

Pemerintah pusat perlu mengembangkan varian kebijakan MBG khusus untuk daerah kepulauan. Standar program seharusnya berbasis output gizi, bukan daftar bahan makanan tertentu sehingga daerah memiliki fleksibilitas memanfaatkan pangan lokal. Alokasi anggaran harus memperhitungkan indeks kemahalan kepulauan secara jujur dan transparan. Investasi infrastruktur pendukung seperti cold storage, fasilitas dapur sekolah, dan konektivitas transportasi laut harus menjadi prasyarat, bukan pelengkap.

Yang tak kalah penting: libatkan masyarakat secara substantif. Di Maluku Utara, tradisi gotong royong masih kuat. Jika program ini menjadi milik komunitas, bukan sekadar proyek birokrasi, keberlanjutannya jauh lebih terjamin.

Ujian Keadilan

MBG adalah ujian bagi komitmen negara terhadap keadilan spasial. Keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari angka agregat nasional, melainkan dari apakah program ini benar-benar sampai ke sekolah di pulau kecil yang tak muncul di peta. Anak-anak Maluku Utara tidak butuh spanduk dan seremonial. Mereka butuh sepiring makanan bergizi yang benar-benar sampai ke meja mereka setiap hari, di mana pun pulau mereka berada.

Pada akhirnya, tantangan kepulauan bukanlah alasan untuk pesimis. Ia adalah realitas yang menuntut kreativitas kebijakan. Jika MBG dijalankan dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat secara aktif, Maluku Utara justru bisa menjadi contoh bagaimana program nasional diadaptasi secara cerdas di wilayah kepulauan. Sebaliknya, tanpa sensitivitas terhadap konteks geografis, MBG berisiko tersandung oleh persoalan klasik pembangunan kawasan timur: mahalnya logistik dan lemahnya konektivitas.

Di antara gelombang laut dan jarak antar pulau, keberhasilan MBG akan ditentukan oleh satu hal mendasar: apakah kebijakan ini mampu memahami ruang tempat ia dijalankan. (*)