Tandaseru — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, terus mendorong digitalisasi layanan publik melalui penerapan transaksi non tunai untuk retribusi kepelabuhanan. Hal ini ditandai dengan peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang di-launching secara langsung oleh Wali Kota Muhammad Sinen di pelabuhan Rum, Selasa (15/7/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan langkah digitalisasi melalui penggunaan e-money untuk pembayaran pas masuk pelabuhan merupakan upaya strategis menjaga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penerapan e-money ini sangat baik untuk menjaga pendapatan kita. Kita sebagai pejabat harus menjadi contoh dalam mendukung sistem digital ini. Tujuan digitalisasi adalah memperkecil, bahkan mengatasi kebocoran-kebocoran PAD yang selama ini mungkin terjadi,” ujarnya.
Wali Kota meminta seluruh ASN segera memiliki dan menggunakan kartu e-money sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi pelayanan publik.
“Saya yakin dan percaya, jika ini diterapkan dengan baik, ke depan PAD kita akan meningkat secara signifikan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan perangkat daerah, khususnya Bappelitbang, agar tidak hanya semangat di awal pelaksanaan, tetapi konsisten menjalankan sistem digital dan tidak kembali pada sistem manual di kemudian hari.
Ucapan terima kasih juga disampaikan Wali Kota kepada pihak perbankan, yaitu Bank BPD Maluku-Malut, Bank Mandiri, dan BRI yang telah memberikan dukungan penuh, baik berupa fasilitas alat pembayaran maupun kartu e-money kepada masyarakat.
“Perputaran ekonomi suatu daerah akan berjalan baik jika transaksi banyak dilakukan di dalam daerah. Maka dari itu, perbankan yang berada di wilayah kita ini harus mendapat perhatian yang merata dari Pemerintah Daerah demi mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung di Pelabuhan Rum sebagai salah satu pintu gerbang masuk ke Kota Tidore Kepulauan.
Sebagai bentuk komitmen, setelah menyampaikan sambutan, Wali Kota secara simbolis membagikan kartu e-money secara gratis kepada masyarakat dan ASN yang hadir dalam acara tersebut.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, dalam laporannya menyampaikan, peluncuran transaksi non tunai ini merupakan bagian dari amanat RPJMD 2025–2029 dalam misi keempat, yakni mewujudkan birokrasi yang berAKHLAK berbasis digital.
Dari total target PAD Dinas Perhubungan sebesar Rp 3.330.675.000 di tahun 2025, hingga bulan Juni telah terealisasi sebesar Rp 1.548.366.000 atau 46,49 persen. Menurutnya, capaian ini dapat lebih ditingkatkan dengan optimalisasi sistem pembayaran digital.
Ia juga melaporkan, pada tahap awal, pembayaran non tunai telah diterapkan di empat titik retribusi, yaitu: pas masuk pelabuhan speedboat, pelabuhan motor kayu, tempat penitipan kendaraan, dan tempat parkir tetap.
“Masih ada 26 titik pungutan retribusi lainnya yang saat ini masih dilakukan secara tunai, seperti di Pelabuhan Sarimalaha, Loleo, dan feri Galala. Kami berkomitmen untuk terus memperluas penggunaan sistem digital ke seluruh titik tersebut,” terang Marsaid.
Dinas Perhubungan juga menyampaikan apresiasi kepada perbankan yang telah mendukung pelaksanaan digitalisasi, termasuk penyediaan alat M-POS dan ratusan kartu e-money (Mandiri dan BRI Brizzi). Metode pembayaran yang digunakan meliputi kartu, QRIS, serta ATM dari BPD maupun bank lainnya.
Menutup laporannya, Marsaid menyampaikan, tantangan teknis seperti antrian, kecepatan layanan, serta proses top-up kartu akan terus disempurnakan melalui koordinasi dengan pihak perbankan.
Tinggalkan Balasan