Tandaseru — Kota Tidore Kepulauan sukses mencapai target dan nilai yang sangat luar biasa dalam uji kepatuhan atau opini pengawasan dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi Maluku Utara.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara Iriyani Abdul Kadir saat melakukan audiensi bersama Wakil Wali Kota Ahmad Laiman didampingi Asisten Setda Bidang Administrasi Umum Yakub Husain dan Kepala Bagian Organisasi Munawar Sudin, Kamis (20/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Iriyani menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang telah bersedia dan menyempatkan waktu untuk menerima kedatangannya bersama rombongan. Ia menjelaskan, kunjungan ini adalah silaturahmi dan koordinasi untuk memperkuat kerja sama.
“Berkaitan dengan koordinasi ini merupakan tuntutan dari undang-undang Ombudsman, di mana Ombudsman harus lebih memantapkan lagi langkah untuk bersinergi, berkolaborasi. Sebagai pengawas eksternal tentunya kami diberikan ruang untuk proses pendampingan dan juga edukasi terhadap masyarakat yang tak luput dari inovasi dan kreativitas, maka dari itu kami dituntut untuk terus memperkuat kerja sama ini,” kata Iriyani.
Menurutnya, ada beberapa catatan-catatan kecil mengenai laporan-laporan atau aduan di unit pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan persuasif.
“Demi kepentingan masyarakat agar bisa terselesaikan dengan jangka waktu yang cepat,” tandasnya.
Sementara Wawali Ahmad Laiman mengatakan, semoga pertemuan ini bisa menjadi wadah untuk terus bersilaturahmi dan saling memberikan masukan kepada pemerintah daerah.
“Saya meminta kepada teman-teman dari Ombudsman untuk bisa saling memberikan masukan kepada kami, karena sebagai wakil wali kota yang bertugas untuk pengawasan, jika tidak disampaikan kepada wali kota bisa langsung sampaikan kepada saya agar saling mengingatkan untuk berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada publik, baik dari segi apa saja,” ucapnya.
Menanggapi laporan serta aduan pada tahun-tahun sebelumnya, orang nomor dua di Kota Tidore Kepulauan ini akan menindaklanjuti untuk mengidentifikasi setiap masalah atau aduan yang diterima.
“Kemudian sedikit demi sedikit akan melakukan perubahan, terutama pada komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan saya bersama Wali Kota Muhammad Sinen sebagai pucuk pemimpin pemerintahan, agar bisa meretas seluruh pengambil kebijakan,” tuturnya.
“Mindset kita harus diubah. Dasarnya yang pertama setiap fasilitas publik yang dibuat harus ada manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai dengan hak-haknya yang harus terpenuhi. Misalkan di puskesmas, maka layanan apa yang terdahulu misalnya dengan anggaran yang terbatas, maka yang mana yang harus didahulukan supaya hak-hak publik itu jangan sampai dikebiri,” tandas Ahmad.
Tinggalkan Balasan