“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini penting untuk mendorong kemandirian daerah dan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat,” tandas Joko.
Sementara Wakil Bupati Djufri Muhamad dalam pidatonya menyatakan, pengambilan keputusan terhadap perubahan ABPD adalah salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. APBD merupakan instrumen utama menentukan arah pembangunan daerah.
Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan haruslah bertujuan untuk menyeimbangkan antara dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan potensi sumber daya yang ada. Pemda dan DPRD bekerja untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Halmahera Barat.
“Kebijakan perubahan APBD tahun 2024 kita bahas dan akan kita putuskan hari ini merupakan hasil dari kajian mendalam terhadap perkembangan situasi di lapangan. Kita memahami bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ada berbagai tantangan yang muncul, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan,” ucapnya.
Untuk itu, pemerintah daerah bersama DPRD telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja anggaran tahun berjalan, memperhatikan berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi jalannya pembangunan. Selain itu, perubahan APBD ini juga didasarkan pada kebutuhan strategis yang mendesak, termasuk penyesuaian atas kebijakan nasional maupun provinsi yang harus dilaksanakan di tingkat daerah.
“Maka di sinilah peran sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat vital. Keputusan yang akan kita ambil hari ini bukan hanya sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Saya sangat mengapresiasi komitmen, dedikasi, serta profesionalisme yang telah ditunjukkan oleh para anggota dewan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saudara-saudara telah menunjukkan integritas tinggi, bekerja keras dalam setiap pembahasan, memberikan masukan yang berharga, serta terus memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tanpa kerja sama yang solid dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, upaya menjalankan pembangunan daerah akan mengalami hambatan. Namun, dengan adanya dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD, pemda mampu bergerak lebih cepat dan tepat sasaran dalam mewujudkan berbagai program kebijakan yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah representasi yang kuat dari aspirasi masyarakat serta pemerintah dalam mewujudkan mitra strategis kesejahteraan bagi seluruh warga.
“Fokus kita adalah memastikan setiap rupiah dikeluarkan dari kas daerah memiliki nilai manfaat optimal, baik untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan, maupun sektor-sektor strategis lainnya,” paparnya.
Tinggalkan Balasan