Tak hanya itu, ia juga mengkritisi kinerja pemerintah provinsi yang selama 25 tahun terakhir gagal mengembangkan Sofifi yang lebih baik. Sebaliknya, pemerintah justru melahirkan praktik korupsi dan manipulasi. Sementara Kesultanan Tidore yang disalahkan seolah tidak ingin Sofifi menjadi ibu kota.
“25 tahun kalian (Pemprov, red) diamanatkan, dikasih gaji dan seterusnya, lalu kalian mengembalikan ini (persoalan Sofifi, red) ke kesultanan, oh tidak bisa. Kesultanan (justru) tidak diberikan anggaran apapun untuk ini (mengurusi status Sofifi, red),” ungkap Husain.
Olehnya itu, kata Husain, jika terpilih sebagai gubernur Maluku Utara, dirinya akan mengundang semua pihak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk menuntaskan status Sofifi.
“Ketika saya terpilih sebagai gubernur, kita akan duduki ini secara bersama-sama,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.