“Kemampuan manajerial keuangan yang dimiliki IMS sebagai ASN pusat yang didukung kapasitas pengelolaan keuangan di OPD terkait mampu membuat kebijakan fiskal yang berimbang sehingga pada APBD-P 2023 dari defisit menjadi berimbang,” sebutnya.
Dengan utang proyek begitu besar yang harus dibayarkan, IMS masih mampu melakukan kebijakan baru dengan cepat. Insentif ibu hamil dan menyusui, insentif imam, wakil imam, hakim sara, guru ngaji, pendeta, pembantu dan pembantu pendeta, pembangunan rumah kayak huni, bebas biaya perawatan dan pengobatan di puskesmas, RSUD dan rujukan keluar RSUD Weda, seragam gratis dan bantuan uang duka/kematian.
“Tak kalah penting adalah tahun 2023 IMS dua kali menaikkan TPP ASN yang dibayar tanpa ada penundaan atau dibayar rutin setiap bulannya. Terkait ADD kurang bayar yang diperuntukkan gaji pengurus desa yang tidak diselesaikan Elang-Rahim dengan alasan tidak ada anggaran akhirnya diselesaikan 2023 oleh IMS,” paparnya.
Politikus PBB itu mengaku, Munadi lupa bahwa trans Waleh yang merupakan dapilnya, setelah masuk IMS sebagai Pj, baru dibangun tiga jembatan ke SP-1 dan walaupun hanya 1,7 bulan IMS telah tiga kali masuk ke SP-2 Waleh dibandingkan Elang-Rahim selama 5 tahun tidak pernah masuk ke lokasi trans tersebut.
“Kata orang gunakanlah ilmu dan jaringanmu untuk rakyat. Buktinya tepat tanggal 31 Desember 2023, IMS mampu menekan tombol tanda listrik masuk dusun Lopong setelah sekian puluh tahun masyarakat dusun tersebut tidak pernah menikmati pelayanan listrik,” tandas Hamdan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.