Utang BPJS Pemkab Halmahera Utara Membengkak Rp 17 Miliar

Karena menurutnya, BPJS bukan lembaga swasta murni 100 persen melainkan milik pemerintah. Sebab itu, jika pelayanan kesehatan BPJS dihentikan maka sama membuat pelayanan kesehatan nasional jadi bermasalah.

“Masyarakat jangan dibebani lagi berfikir apa ini jaminan kesehatan daerah atau jaminan kesehatan nasional. Sebab, rakyat butuh jaminan pelayanan kesehatan terus berlanjut,” jelasnya.

Terlebih lagi tambah dia, Jamkesda adalah janji politik dan menjadi visi misi bupati dan wakil bupati yang saat ini menjabat.

“Salah satu kelemahan yang dijumpai dalam kerja-kerja politik dengan mitra (OPD) adalah lemahnya dinas sosial untuk bersikap cepat mengalihkan BPJS daerah ke pemerintah pusat sehingga menjadi jaminan kesehatan nasional,” pungkasnya.