Ia menjelaskan, PDIP dan Kesultanan Tidore juga memiliki ikatan sejarah panjang, di mana Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno pernah menunjuk Tidore menjadi ibu kota Irian Barat dan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai gubernurnya.
“Sedangkan terkait wakil gubernur, semua kita kembalikan keputusannya ke tangan Sultan Husain, jika memang beliau yang mendapat rekomendasi DPP,” ujarnya.
Sementara Sultan Husain menyatakan, dirinya telah membangun komunikasi dengan sejumlah partai dan membuka potensi koalisi dengan siapa saja. Namun, sambungnya, ia menyadari ada hal-hal tertentu yang membatasi ruang gerak berkoalisi.
“Sehingga jika sudah memenuhi syarat (pencalonan), saya kira sudah cukup (koalisinya). Apapun bentuknya, entah itu (koalisi) miniatur, atau koalisi besar, sepanjang memenuhi syarat formal maka kita akan tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, baginya koalisi akan tercukupi jika PDIP ikut bergabung di dalamnya. Sebab ada benang merah sejarah antara leluhurnya Sultan Zainal Abidin selaku kader Partai Nasional Indonesia, cikal bakal PDIP.
“Dan saya selaku anak keturunan Sultan Zainal Abidin berkesempatan meramu dan mengikat kembali benang sejarah itu,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan